Peringatan Hari Dokter Nasional (HDN) diwarnai aksi penolakan Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) di sejumlah wilayah.
Seperti yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pasuruan menggelar aksi damai di depan RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, Senin (24/10/2016).
Program Studi DLP merupakan pendidikan tambahan untuk dokter umum sehingga memperoleh gelar spesialis layanan primer. Sementara untuk dokter yang sudah menjalankan praktik lebih dari 5 tahun, cukup menempuh 6 bulan saja. Program tersebut tertuang dalam UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
Kepada PasuruanTIMES, Ketua IDI kabupaten Pasuruan dr.Sujarwo menilai bahwa pemerintah terlalu mengahambur- hamburkan uang melaui Program Studi DLP ini.
"Pemerintah terlalu mengahambur-hamburkan uang negara dengan program studi DLP," ujarnya.
Sujarwo juga menyayangkan, harusnya pemerintah lebih melihat terhadap pendidikan kedokteran saat ini. Biaya kedokteran yang sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat.
"Uang negara harusnya difungsikan untuk menYubsidi pendidikan dokter. Bukan malah menambah waktu pendidikan," tambahnya.
Pungkasnya, ia sangat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan dan menjaga kompetensi dokter umum dan layanan primer. Namun menambah waktu pendidikan kedokteran bukan menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan.