Honorer K2 Desak Bupati Jombang Terbitkan SK Pegawai Tetap

Para Honorer Kategori Dua (K2) Jombang saat mengikuti hearing di DPRD Jombang, Senin (21/11/2016). (Foto: Muhammad Syafi
Para Honorer Kategori Dua (K2) Jombang saat mengikuti hearing di DPRD Jombang, Senin (21/11/2016). (Foto: Muhammad Syafi'i/JombangTIMES)

JATIMTIMES, JOMBANG – Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) meminta Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, menerbitkan Surat Keputusan(SK) terkait status tenaga/pegawai honorer sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah.

Desakan itu mengemuka dalam pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang, serta Pemkab Jombang, Senin (21/11/2016), di ruang rapat paripurna DPRD Jombang.

"Tuntutan kami agar Bupati Jombang menerbitkan SK untuk honorer K2 menjadi pegawai tetap Non-PNS atau pegawai tetap daerah," ungkap Ipung Kurniawan, Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang.

Menurut Ipung, penetapan para honorer yang bekerja di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diantaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Perhubungan serta lainnya, sebagai pegawai tetap non-PNS atau pegawai tetap daerah, dalam SK Bupati merupakan solusi alternatif ditengah situasi ketidakjelasan nasib para honorer.

Dikatakan, SK tersebut diperlukan untuk mengamankan database honorer yang berpotensi dimainkan oleh kalangan tertentu dan mengalami perubahan sebelum ada penetapan dari Kepala Daerah. 

Sejak tahun 2005, berdasarkan  PP 48 thn 2005, Pemerintah Pusat melarang pemerintah daerah untuk merekrut pegawai honorer. Praktis setelah itu tidak ada lagi istilah rekruitmen tenaga honorer oleh Pemerintah Daerah maupun instansi dibawahnya.

Sementara pada sisi lain, para honorer yang diangkat oleh lembaga maupun oleh Dinas, terutama guru dan tenaga medis yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih dipekerjakan.

Kekhawatiran utama para honorer K2, tandas Ipung, adanya penyusupan data honorer yang diangkat setelah tahun 2005 ke dalam database honorer K2. "Tujuannya untuk mengamankan database honorer K2 dan untuk membedakan honorer K2 dengan yang non kategori," beber Ipung.

"Karena waktu pengangkatan honorer K2 memiliki payung hukum, yakni PP 48 thn 2005. setelah diberlakukannya PP tersebut pemerintah dilarang mengangkat honorer dan menerbitkan SK untuk honorer," tambah Ipung Kurniawan.

Supriyadi, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, menyatakan peluang para honorer K2 Jombang untuk mendapatkan SK Bupati tentang status kepegawaian cukup berat. 

Kendala itu antara lain karena terbitnya PP 48 thn 2005, serta sejak disahkannya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara otomatis menghapus istilah tenaga honorer.

"Sejak tahun 2005 itu Bupati dilarang membuat SK honorer, itu yang menjadi kendala," ujarnya ditemui usai hearing dengan DPRD Jombang dan honoror K2.

Ditambahkan, UU ASN yang mestinya bisa menjadi pegangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan status tenaga honorer, belum seluruhnya bisa diterapkan. Sehingga, nasib honorer yang diangkat sebelum tahun 2005 hingga kini masih terkatung-katung.

Wakil Ketua DPRD Jombang, Minardi, menyatakan akan memperjuangkan aspirasi para honorer K2. "Kalau soal SK Bupati nomor 100/2015, akan kami sampaikan. Sekaligus kita lihat seperti apa kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Sementara, terkait desakan SK kepegawaian tetap bagi honorer K2, Minardi mengaku masih memikirkan berbagai peluang. "Kalau mengacu undang-undang dan aturan Pemerintah pusat kan sudah tidak mungkin. Tapi kita akan cari peluangnya, termasuk referensi barangkali ada daerah lain yang kasusnya sama dengan Jombang dan bisa diselesaikan," jelasnya.

Pertemuan antara DPRD Jombang, eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan dan para honorer K2, mengagendakan serap aspirasi dari kalangan honorer K2. 

Tiga poin dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni terkait status kepegawaian dan implementasi dari SK Bupati Jombang Nomor 100 Tahun 2015, serta kesejahteraan dan jaminan kesehatan bagi tenaga honorer K2. (*)

Pewarta : Muhammad Syafi'i
Editor : Heryanto
Publisher : Abdul Hanan
Sumber : Jombang TIMES
  • Wima Brahmantya Resmi Mundur dari Kursi Manajer PSBI Blitar

    Wima Brahmantya resmi mundur sebagai manajer PSBI Blitar, Rabu (23/8/2017). Pengunduran diri ini setalah demo yang dilakukan suporter akibat PSBI terdegradasi ke Liga 3

  • Panic Button Antarkan Polres Malang Kota Wakil Satu-satunya POLRI dalam Pameran Inovasi Kemenpan RB

    Polres Malang Kota menjadi satu-satu wakil POLRI yang ikut dalam pameran inovasi serta terobosan baru yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang diadakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

  • Kisruh Bukit Jomblo, Pemkab Tulungagung Akui Tidak Ada Kerja Sama

    Kisruh pengelolaan Bukit Jomblo yang berujung perusakan sejumlah wahana mendapat perhatian serius dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Meski demikian, dinas pariwisata tidak bisa berbuat banyak lantaran belum ada perjanjian kerja sama antara pemka

  • Ditanya Soal Pemeriksaan KPK, Wali Kota Malang Malah Bahas e-Budgeting

    Hadir dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang siang tadi 23/8/2017), Wali Kota Malang Moch. Anton enggan berkomentar soal agenda pemeriksaannya di kantor KPK sebagai saksi terkait kasus rasuah.

  • Abah Anton Sudah Siap Tidur di Emperan

    "Pak Aziz, tolong doakan saya. Saya mau usaha tetes tebu tapi harus ambil tender. Saya sudah spekulasi kalau rumah saya masukkan bank untuk modal. Kalau menang tender, saya akan sejahtera. Tapi kalau saya gagal, saya dan keluarga akan hidup di emperan tok

  • Warga Blitar Meninggal di Toilet Kereta Api dari Jakarta

    Seorang penumpang Kereta Api Majapahit jurusan Jakarta-Blitar ditemukan tewas di toilet. Diduga korban meninggal dalam perjalanan ketika kereta melaju memasuki wilayah Ngantru menuju Stasiun Kota Tulungagung. Korban diketahui bernama Sholeh (57), warga D

  • Bupati Ingatkan Pj Kades Rajin Hadiri Undangan Warga

    Bupati Lumajang Drs As’at melantik dua pejabat (Pj) kepala desa di Pendapa Kabupaten Lumajang, Rabu (23/08). Masing-masing Desa Penanggal dan Desa Tempeh Lor.

  • Tokoh Masyarakat Ini Juga Gelar "Blusukan" ala Abah Anton

    Terobosan yang dilakukan Wali Kota Malang H Moch. Anton sejak awal pemerintahannya lewat program "Sambung Rasa" ke kelurahan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Langkah tersebut diikuti tokoh masyarakat.

  • 2018, Kabupaten Malang Jadi Pusat Benih Bawang Nasional

    Hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di wilayah Kabupaten Malang, terutama bawang merah jenis batu ijo, kian meningkat. Karena itu, 2018 mendatang, Kabupaten Malang siap menjadi pusat kawasan perbenihan bawang nasional.

  • Spesialis Curi Motor di Masjid, Jual Barang via Facebook

    Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota menangkap seorang pencuri yang meresahkan warga Kota Blitar. Tersangka yang ditangkap merupakan spesialis pencuri di area masjid.

  • Antisipasi Harga Naik Tak Wajar, Petugas Gabungan Operasi Pasar

    Jelang Hari Raya Idhul Adha 1 September, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Malang Kota bersama Dinas Perdagangan(Disdag) Kota Malang, TNI, dan Bulog akan melakukan operasi pasar di Kota Malang. Operasi pasar itu menindaklanjuti kekhawatiran masya

  • Anggota DPRD Surabaya "Numpang Pipis" di Pasuruan

    Perilaku menyimpang anggota DPRD agaknya tidak mudah berubah. Berbagai cara dilakukan hanya demi menambah pundi-pundi penghasilan pribadinya. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Kota Surabaya yang berdalih studi banding di Kota Pasuruan.

Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top