FPD DPRD Jatim Ingatkan Risma Jangan Terus Pencitraan

 Hartoyo (foto: adi s/surabayaTIMES)
Hartoyo (foto: adi s/surabayaTIMES)

JATIMTIMES, SURABAYA – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jawa Timur mengingatkan agar Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini tidak terus melakukan pencitraan. Mengingat Risma terus ngotot ingin merebut kembali pengelolaan SMA/SMK dari Pemprov Jatim.

Ketua FPD DPRD Jatim, Hartoyo mengatakan, upaya Risma untuk merebut pengelolaan SMA/SMK hanya sekedar keinginan saja. Menurutnya Risma mungkin berfikir bahwa SMA/SMK tidak gratis, jika dikelola pemprov.

"Proses pengelolaan SMK/SMA sudah melalui pembahasan legislatif dan ekseutif. Pemkot Surabaya itu bagian eksekutif Jatim," kata Hartoyo, di Surabaya, Kamis (30/11/2016).

Pria yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim tersebut optimis gugatan pemkot ditolak oleh MK. Mengingat Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah sudah jelas pengelolaan SMA/SMK diserahkan ke provinsi.

"Saya yakin tidak akan diterima, karena melanggar undang-undang," tegas politisi yang berangkat dari dapil I (Surabaya-Sidoarjo).

Jika memang pemkot ingin membantu pengelolaan SMA/SMK bisa dilakukan sharing dan dibicarakan dengan gubernur. DPRD meminta Risma tidak khawatir karena dipastikan bahwa pengelolaan SMA/SMK oleh pemprov secara gratis.

Menurut Hartoyo, gubernur merupakan pelaksana pemerintah pusat. Maka, amanat UU No 23/2014 harus dijalankan meskipun alokasi dananya harus dibagi untuk 38 kabupaten/kota.

"Kalau anggarannya memang lebih banyak Surabaya karena pendapatan pajaknya banyak.Mungkin Surabaya bingung mau diapakan uang APBD-nya. Sementara provinsi harus dibagi ke 38 kab/kota," tuturnya.(*)

Pewarta : Adi Supra
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Surabaya TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top