Turun Gunung, BPK Audit Pengelolaan Keuangan Desa

ilustrasi
ilustrasi

JATIMTIMES, JOMBANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, berencana melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan ditingkat Desa di Kabupaten Jombang Jawa Timur. 

Pemeriksaan tersebut rencana dilaksanakan secara langsung pada bulan depan. Audit oleh BPK antara lain, tertuju pada pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Jasmas dan sejumlah dana bantuan yang bersumber dari APBN, ABPD Propinsi dan APBD Kabupaten Jombang.

Termasuk, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). "(Pemeriksaan) ditujukan untuk semua yang dananya masuk APBDes, yang keuangannya masuk ke rekening kas Desa," ujar Sumber JombangTIMES.com, Rabu (11/1/2017).

Pria yang menjabat sebagai perangkat di salah satu Desa di Kabupaten Jombang ini mengatakan, rencana BPK untuk melakukan audit keuangan di Desa diketahui pada akhir tahun lalu.

"Informasinya dari Camat, sudah ada sosialisasi soal rencana BPK itu," tambah sumber.

Pada akhir tahun 2016 lalu, para Camat dikabarkan telah mengirimkan edaran kepada masing-masing Desa agar bersiap untuk menghadapi pemeriksaan oleh BPK. Salah satu surat edaran dari Camat, duplikatnya bahkan telah tersebar ke publik.

Dalam dokumen tersebut, diketahui rencana dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pengelolaan dana desa pada Februari 2017. Objek pemeriksaan BPK, meliputi pengelolaan anggaran Tahun 2015 dan tahun 2016.

BPK, sebagaimana tertulis dalam edaran, akan memeriksa surat pertangung jawaban (SPJ) baik proyek pemberdayaan maupun proyek fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. 

Pelaksanaan audit meliputi Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta penyertaan modal ke BUMDes.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap kegiatan lainnya yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Jombang, I Nyoman Swardhana, Rabu (11/1/2016), kepada wartawan mengungkapkan, sejumlah Desa di Kabupaten Jombang belum menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari pengelolaan keuangan Desa. 

Dikatakan, sebagaimana pemeriksaan inspekstorat, terdapat sekitar 5 - 10 persen desa dari 302 Desa di Kabupaten Jombang penerima Dana Desa yang belum merampungkan SPJ.

"Secara admnistrasi, ada beberapa Desa belum tertib dalam admnistrasi penggunaannya,” kata Nyoman.

Pewarta : Muhammad Syafii
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Sumber : Jombang TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top