Tak Ada Payung Hukum, Penertiban Taxi Online Harus Ditingkatkan

Ahmad Hery (kiri) ketika menerima aspirasi dari ketua forum kyai kampung KH Fahrurrozy (Foto: Adi s/surabayaTIMES)
Ahmad Hery (kiri) ketika menerima aspirasi dari ketua forum kyai kampung KH Fahrurrozy (Foto: Adi s/surabayaTIMES)

JATIMTIMES, SURABAYA – Tak ada payung hukum terkait keberadaan taxi online, penertiban harus ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga persaingan usaha di Jatim.

"Tapi saya rasa sebagai leading sector, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim serta Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim harus ketemu. Guna merumuskan regulasi ini. Kami mendukung penuh," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri, di Surabaya, Rabu (11/1/2017).

Menurut Heri, sebagai pengatur usaha online, Diskominfo Jatim harus duduk bersama dengan Dishub LLAJ Jatim selaku pemilik kewenangan mengenai regulasi peraturan angkutan darat.

Pertemuan ini guna merumuskan regulasi. Utamanya dalam aturan mengenai persaingan usaha, tata kelola dan perlindungan terhadap konsumen.

"Termasuk juga uji kir, sebagai angkutan umum kalau ingin melayani publik itu juga harus," jelasnya.

Setelah itu, lanjut politisi asal Partai Nasdem tersebut, kedua dinas ini bertemu dengan pengusaha transportasi taksi.

Tujuannya tak lain untuk mendengar harapan pengusaha sehingga tidak ada gesekan antara pengusaha transportasi.

"Jangan sampai ada persaingan bisnis yang tidak sehat dan bisa timbul persoalan baru," tegasnya.

Kendati demikian, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) ini mengingatkan aturan tersebut tidak mengekang. Melainkan untuk memberikan kenyamanan terhadap semua pihak.

 "Taksi online ini tak bisa dihindari seiring kemajuan zaman. Itulah mengapa penumpang juga perlu perlindungan. Maka dari itu tata kelolanya harus ada payung hukum," bebernya.

Heri mengatakan, memang seharusnya pemerintan pusat lebih proaktif dalam menuangkan perundang-undangan.

Tetapi kalau pusat belum memunculkan ketentuan yang mengatur taksi online ini. Mau tidak mau untuk melindungi bisnis harus ada aturan sebagai percontohan. Posisi Jatim inilah sebagai percontohan.

Sebelumnya, Dishub LLAJ Jatim mengusulkan, Kepala Dishub LLAJ Wahid Wahyudi mengusulkan adanya aturan angkutan umum berbasis online yang memberikan pelayanan antara kota dalam provinsi ini diperlukan peraturan daerah. Sebab, selama peraturan daerah itu belum ada, Dishub Jatim tidak bisa berbuat apa-apa.

Salah satu contohnya adalah saat Dishub meminta data ke pihak taksi online, Dishub tidak bisa memaksa karena tidak ada sanksi yang mengaturnya.

“Kita pernah minta data kepada Uber berapa jumlah pasti mobil yang dioperasikannya. Tapi sampai sekarang kita tidak diberi. Mau memaksa jika tidak bisa, karena tidak ada payung hukumnya,” kata Wahid.

Wahid menjelaskan, mobil pribadi (plat hitam) memang boleh digunakan sebagai angkutan sewa. Tetapi, mereka tetap harus mengurus izin sebagai angkutan sewa.

Syarat pengurusan izin meliputi harus lulus uji KIR, pemilik kendaraan harus berbadan hukum, minimal punya lima armada, dan kantor perusahaan jelas.

Kendaraan yang digunakan angkutan sewa merupakan mobil penumpang dengan kapasitas mesin minimal 1.300 cc. Kendaraan kapasistas mesinnya di bawah 1.300 cc tidak diperbolehkan digunakan menjadi angkutan sewa.

“Kendaraan yang cc-nya di bawah 1.300, tidak akan diterima saat uji KIR. Uji KIR-nya di Dishub kota/kabupaten,” ujarnya. (*)

Pewarta : Adi S
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Sumber : Surabaya TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top