Tak Ada Payung Hukum, Penertiban Taxi Online Harus Ditingkatkan

Ahmad Hery (kiri) ketika menerima aspirasi dari ketua forum kyai kampung KH Fahrurrozy (Foto: Adi s/surabayaTIMES)
Ahmad Hery (kiri) ketika menerima aspirasi dari ketua forum kyai kampung KH Fahrurrozy (Foto: Adi s/surabayaTIMES)

JATIMTIMES, SURABAYA – Tak ada payung hukum terkait keberadaan taxi online, penertiban harus ditingkatkan sebagai upaya untuk menjaga persaingan usaha di Jatim.

"Tapi saya rasa sebagai leading sector, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim serta Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim harus ketemu. Guna merumuskan regulasi ini. Kami mendukung penuh," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri, di Surabaya, Rabu (11/1/2017).

Menurut Heri, sebagai pengatur usaha online, Diskominfo Jatim harus duduk bersama dengan Dishub LLAJ Jatim selaku pemilik kewenangan mengenai regulasi peraturan angkutan darat.

Pertemuan ini guna merumuskan regulasi. Utamanya dalam aturan mengenai persaingan usaha, tata kelola dan perlindungan terhadap konsumen.

"Termasuk juga uji kir, sebagai angkutan umum kalau ingin melayani publik itu juga harus," jelasnya.

Setelah itu, lanjut politisi asal Partai Nasdem tersebut, kedua dinas ini bertemu dengan pengusaha transportasi taksi.

Tujuannya tak lain untuk mendengar harapan pengusaha sehingga tidak ada gesekan antara pengusaha transportasi.

"Jangan sampai ada persaingan bisnis yang tidak sehat dan bisa timbul persoalan baru," tegasnya.

Kendati demikian, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) ini mengingatkan aturan tersebut tidak mengekang. Melainkan untuk memberikan kenyamanan terhadap semua pihak.

 "Taksi online ini tak bisa dihindari seiring kemajuan zaman. Itulah mengapa penumpang juga perlu perlindungan. Maka dari itu tata kelolanya harus ada payung hukum," bebernya.

Heri mengatakan, memang seharusnya pemerintan pusat lebih proaktif dalam menuangkan perundang-undangan.

Tetapi kalau pusat belum memunculkan ketentuan yang mengatur taksi online ini. Mau tidak mau untuk melindungi bisnis harus ada aturan sebagai percontohan. Posisi Jatim inilah sebagai percontohan.

Sebelumnya, Dishub LLAJ Jatim mengusulkan, Kepala Dishub LLAJ Wahid Wahyudi mengusulkan adanya aturan angkutan umum berbasis online yang memberikan pelayanan antara kota dalam provinsi ini diperlukan peraturan daerah. Sebab, selama peraturan daerah itu belum ada, Dishub Jatim tidak bisa berbuat apa-apa.

Salah satu contohnya adalah saat Dishub meminta data ke pihak taksi online, Dishub tidak bisa memaksa karena tidak ada sanksi yang mengaturnya.

“Kita pernah minta data kepada Uber berapa jumlah pasti mobil yang dioperasikannya. Tapi sampai sekarang kita tidak diberi. Mau memaksa jika tidak bisa, karena tidak ada payung hukumnya,” kata Wahid.

Wahid menjelaskan, mobil pribadi (plat hitam) memang boleh digunakan sebagai angkutan sewa. Tetapi, mereka tetap harus mengurus izin sebagai angkutan sewa.

Syarat pengurusan izin meliputi harus lulus uji KIR, pemilik kendaraan harus berbadan hukum, minimal punya lima armada, dan kantor perusahaan jelas.

Kendaraan yang digunakan angkutan sewa merupakan mobil penumpang dengan kapasitas mesin minimal 1.300 cc. Kendaraan kapasistas mesinnya di bawah 1.300 cc tidak diperbolehkan digunakan menjadi angkutan sewa.

“Kendaraan yang cc-nya di bawah 1.300, tidak akan diterima saat uji KIR. Uji KIR-nya di Dishub kota/kabupaten,” ujarnya. (*)

Pewarta : Adi S
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Sumber : Surabaya TIMES
  • Wima Brahmantya Resmi Mundur dari Kursi Manajer PSBI Blitar

    Wima Brahmantya resmi mundur sebagai manajer PSBI Blitar, Rabu (23/8/2017). Pengunduran diri ini setalah demo yang dilakukan suporter akibat PSBI terdegradasi ke Liga 3

  • Panic Button Antarkan Polres Malang Kota Wakil Satu-satunya POLRI dalam Pameran Inovasi Kemenpan RB

    Polres Malang Kota menjadi satu-satu wakil POLRI yang ikut dalam pameran inovasi serta terobosan baru yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang diadakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

  • Kisruh Bukit Jomblo, Pemkab Tulungagung Akui Tidak Ada Kerja Sama

    Kisruh pengelolaan Bukit Jomblo yang berujung perusakan sejumlah wahana mendapat perhatian serius dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Meski demikian, dinas pariwisata tidak bisa berbuat banyak lantaran belum ada perjanjian kerja sama antara pemka

  • Ditanya Soal Pemeriksaan KPK, Wali Kota Malang Malah Bahas e-Budgeting

    Hadir dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang siang tadi 23/8/2017), Wali Kota Malang Moch. Anton enggan berkomentar soal agenda pemeriksaannya di kantor KPK sebagai saksi terkait kasus rasuah.

  • Abah Anton Sudah Siap Tidur di Emperan

    "Pak Aziz, tolong doakan saya. Saya mau usaha tetes tebu tapi harus ambil tender. Saya sudah spekulasi kalau rumah saya masukkan bank untuk modal. Kalau menang tender, saya akan sejahtera. Tapi kalau saya gagal, saya dan keluarga akan hidup di emperan tok

  • Warga Blitar Meninggal di Toilet Kereta Api dari Jakarta

    Seorang penumpang Kereta Api Majapahit jurusan Jakarta-Blitar ditemukan tewas di toilet. Diduga korban meninggal dalam perjalanan ketika kereta melaju memasuki wilayah Ngantru menuju Stasiun Kota Tulungagung. Korban diketahui bernama Sholeh (57), warga D

  • Bupati Ingatkan Pj Kades Rajin Hadiri Undangan Warga

    Bupati Lumajang Drs As’at melantik dua pejabat (Pj) kepala desa di Pendapa Kabupaten Lumajang, Rabu (23/08). Masing-masing Desa Penanggal dan Desa Tempeh Lor.

  • Tokoh Masyarakat Ini Juga Gelar "Blusukan" ala Abah Anton

    Terobosan yang dilakukan Wali Kota Malang H Moch. Anton sejak awal pemerintahannya lewat program "Sambung Rasa" ke kelurahan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Langkah tersebut diikuti tokoh masyarakat.

  • 2018, Kabupaten Malang Jadi Pusat Benih Bawang Nasional

    Hasil produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di wilayah Kabupaten Malang, terutama bawang merah jenis batu ijo, kian meningkat. Karena itu, 2018 mendatang, Kabupaten Malang siap menjadi pusat kawasan perbenihan bawang nasional.

  • Spesialis Curi Motor di Masjid, Jual Barang via Facebook

    Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota menangkap seorang pencuri yang meresahkan warga Kota Blitar. Tersangka yang ditangkap merupakan spesialis pencuri di area masjid.

  • Antisipasi Harga Naik Tak Wajar, Petugas Gabungan Operasi Pasar

    Jelang Hari Raya Idhul Adha 1 September, petugas gabungan yang terdiri dari Polres Malang Kota bersama Dinas Perdagangan(Disdag) Kota Malang, TNI, dan Bulog akan melakukan operasi pasar di Kota Malang. Operasi pasar itu menindaklanjuti kekhawatiran masya

  • Anggota DPRD Surabaya "Numpang Pipis" di Pasuruan

    Perilaku menyimpang anggota DPRD agaknya tidak mudah berubah. Berbagai cara dilakukan hanya demi menambah pundi-pundi penghasilan pribadinya. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Kota Surabaya yang berdalih studi banding di Kota Pasuruan.

Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top