Dinkes Blitar Gelar Sosialiasi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Sosialisasi kebijakan Kemenkes dalam penguatan pelayanan kesehatan tradisional yang digelar Dinkes Kabupaten Blitar (Foto: Aunur Rofiq/ BlitarTIMES)
Sosialisasi kebijakan Kemenkes dalam penguatan pelayanan kesehatan tradisional yang digelar Dinkes Kabupaten Blitar (Foto: Aunur Rofiq/ BlitarTIMES)

JATIMTIMES, BLITAR – Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggelar sosialisasi kebijakan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dalam penguatan pelayanan kesehatan tradisional, Kamis (4/5/2017), di Aula Disporbudpar Kabupaten Blitar.

Peserta kegiatan ini lintas sektor terkait, camat se Kabupaten Blitar, Kepala Puskesamas se Kabupaten Blitar dan pengelola program kesehatan tradisional. Hadir pula dalam kegiatan ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar, Ninik Rijanto beserta jajarannya.

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Kuspardani dan Kasi Yankestrad Provinsi Jatim, Bambang Purwanto, SKM,M.Kes.

Kasi Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Siwi Lestari mengatakan, peserta selain diberikan sosialisasi mengenai kebijakan kemenkes dalam penguatan pelayanan kesehatan tradisional, juga diberikan pemahaman mengenai Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang upaya pengembangan pengobatan tradisional melalui asuhan mandiri, pemanfaatan toga dan keterampilan.

“Materi yang disampaikan mengenai dasar hukumnya untuk kebijakannya apa saja, arah kebijakan, struktur organisasi, prinsip pemanfaatan dan penyelenggaraan,” kata Siwi kepada BLITARTIMES.

Sementara untuk asuhan mandiri pemanfaatan tanaman obat keluarga (Toga) dan keterampilan, berkaitan dengan kebijakan konsep asuhan mandiri, pembentukan kelompok dan penyelenggaraan asuhan mandiri.

“Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati untuk memajukan Kabupaten Blitar. Kami dari Dinkes ingin pengobatan tradisional itu menjadi profesional,” tukasnya.

Lebih dalam Siwi menyampaikan, saat dengan adanya SOTK yang baru, sejak tanggal 28 Desember 2016 pengobatan tradisional berdiri sendiri di luar struktur organisasi dinas kesehatan.

Sebelumnya dengan SOTK yang lama, pelayanan pengobatan tradisional berada di bawah naungan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.

“Dengan adanya struktur tersendiri harapannya tentu kedepannya akan lebih baik,” tandasnya.

Siwi menerangkan, pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan perawatan dengan obat yang mengacu pada pengalaman dan kebiasaan turun temurun yang ada di masyarakat. Berdasarkan cara, pengobatan tradisional ada dua cara yaitu ketrampilan dan ramuan.

Pengobatan tradisional menurut ramuan diantara seperti jamu gendong. Sementara pengobatan menurut cara keterampilan ada banyak sekali diantaranya yang telah memiliki asosiasi seperti aspetri, pijat tradisional, akupuntur, totok wajah, pijat bayi.

“Peran baru dinas kesehatan terhadap pelayanan kesehatan tradisonal, kami akan menjadi pembina serta pengawas. Saat ini kami tengah melakukan pendataan dan akan membagi jumlah dan kategori pelayanan kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan. Setelah terdata semuanya kami berikan sosialisasi terkait dengan perijinan yang sesuai dengan aturan yang ada,” tandasnya.

Apabila ada pelaku atau lembaga pelayanan kesehatan tradisional yang melanggar, Dinkes Kabupaten Blitar akan memberikan sanksi tegas.

“Kita akan kasih teguran lisan dan tertulis. Jika teguran kami tidak digubris maka kami akan lakukan pencabutan SPPT. Jadi perlu diketahui, untuk SPPT pelayanan kesehatan tradisonal itu yang mengeluarkannya adalah dinas kesehatan,” pungkasnya.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Blitar TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top