Kejari Lakukan Penyuluhan Hukum Pengelolaan DD dan ADD

Kasi Pidum Kejari Situbondo Bagus Nur Jakfar Adi S, SH, MH (Foto : Heru Hartanto/SitubondoTIMES)
Kasi Pidum Kejari Situbondo Bagus Nur Jakfar Adi S, SH, MH (Foto : Heru Hartanto/SitubondoTIMES)

JATIMTIMES, SITUBONDO – Penyuluhan hukum tentang pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kejaksaan Negeri Situbondo kembali dilaksanakan di ruang pertemuan Kejari Situbondo, Senin (17/7/2017).

Penyuluhan hukum tersebut dilakukan agar pengelola DD dan ADD tertib administrasi dengan baik dan tak terlambat dalam menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban kegiatan yang bersumber dari DD dan ADD tersebut. 

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Situbondo Bagus Nur Jakfar Adi S, SH, MH di hadapan kepala desa dan Tim Pelaksana Kegiatan menjelaskan apabila Tim Pelaksana Kegiatan dan para kades tidak mampu menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban sesuai dengan batas yang telah ditentukan yakni tanggal 24 Juli 2017, maka akan turun Surat Peringatan ke 2 dari pihak kejari.

Apabila hingga tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus juga tidak bisa menyelesaikan Surat Pertanggung Jawabannya juga, maka akan turun lagi Surat Peringatan ke 3 dari kejari dan akan dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku, artinya temuan-temuan dari hasil penyuluhan hukum tersebut akan di proses.

Tak hanya itu saja, dia juga menyampaikan bahwa penyuluhan hukum tentang pengelolaan DD dan ADD ini dilakukan agar seluruh desa penerima program DD dan ADD tak tersandung persoalan hukum yang bisa menyeret kades maupun TPK ke bilik penjara.

"Agar pengelolaan DD dan ADD sesuai peruntukan dan tak melenceng dari  ketentuan hukum yang ada. Maka kami pandang perlu penyuluhan hukum ini dilakukan. Namun demikian apabila pihak desa tidak mengindahkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam program DD dan ADD serta tidak bisa menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban dengan baik, maka pihak kejari akan memerosesnya sesuai dengan kesalahan dan temuan di lapangan terkait pengelolaan DD dan ADD tersebut, " jelas Bagus.

Dengan dilaksanakan penyuluhan hukum pengelolaan DD dan ADD ini, Kasi Pidum berharap, seluruh desa bisa membangun desa dengan baik, transparan serta mematuhi aturan hukum yang berlaku dan bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Dengan mematuhi dan mengenali rambu rambu hukum, maka saya yakin para kades akan tenang melaksanakan kegiatan atau proyek di desanya masing masing. Untuk itu, saya imbau agar kades dan TPK mampu menyelesaikan SPJ nya dengan baik sesuai dengan tahapan dan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan," tuturnya di hadapan para kades dan Tim Pelaksana Kegiatan di aula kejaksaan. (*)

Pewarta : Heru Hartanto
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Situbondo TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top