Pengusaha Kontraktor se Kabupaten Malang Sepakat Minimalisir Makelar Proyek Infrastruktur

Pelantikan dan Deklarasi Gapeknas Kabupaten Malang diproyeksikan untuk meminimalisir makelar proyek dan saling sikut antar asosiasi konstruksi dalam mendapatkan proyek, Senin (17/7/2017) (Nana/MalangTIMES)
Pelantikan dan Deklarasi Gapeknas Kabupaten Malang diproyeksikan untuk meminimalisir makelar proyek dan saling sikut antar asosiasi konstruksi dalam mendapatkan proyek, Senin (17/7/2017) (Nana/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Deklarasi Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (Gapeknas) Kabupaten Malang diproyeksikan dalam upaya menampilkan wajah para pengusaha konstruksi yang tertib regulasi dan mampu memberi kemanfaatan panjang bagi masyarakat.

Selama ini, menjadi rahasia umum dalam masyarakat bahwa berbagai pembangunan infrastruktur selalu dipertanyakan kualitasnya. Jangka waktu, semisal jalan yang tidak sesuai teknis mengakibatkan masa pakainya begitu singkat karena rusak.

Menurut Mochamad 'Geng' Wahyudi, Pembina Gapeknas Kabupaten Malang, permasalahan tersebut memang kerap terjadi dikarenakan adanya makelar-makelar proyek yang mengambil keuntungan dari dana pembangunan tersebut.

"Kita tidak menafikan bahwa hal tersebut terjadi di sini. Karena itu dengan adanya deklarasi Gapeknas ini diharapkan bisa meminimalisir persoalan itu," katanya dalam akhir acara, Senin (17/7/2017).

Keberadaan makelar proyek, masih menurut 'pak Geng' telah membuat wajah pengusaha kontruksi di Kabupaten Malang menjadi ternoda, baik di mata masyarakat maupun pemerintah. 

Dia berharap dengan deklarasi yang akan diikuti secepatnya dengan berbagai kegiatan di Gapeknas Kabupaten Malang akan mampu meminimalisir keberadaan makelar serta mampu menguatkan sinergitas dengan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Kegiatan pasca deklarasi yang akan dirumuskan secepatnya selain melakukan koordinasi dan konsolidasi seluruh asosiasi pengusaha konstruksi di Kabupaten Malang, juga secara bertahap akan dilaksanakan penguatan kompetensi bagi anggota yang ada dalam organisasi pengusaha tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Priyo Sudibyo, Ketua Gapeknas Kabupaten Malang, yang juga menyampaikan  bahwa restorasi Gapeknas akan menjadi program kerjanya setelah dilantik.

"Perlu dikembalikan ke semangat awal adanya organisasi pengusaha konstruksi ini yaitu bersama pemerintah sebagai mitra kerja melakukan pembangunan yang sesuai asas hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat,"ujar Priyo yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Malang ini.

Dia menyoroti bahwa selama ini peran Gapeknas belum terlihat maksimal, bahkan menjadi perbincangan negatif dalam masyarakat karena hasilnya tidak memuaskan.

Hal ini diperparah dengan adanya saling sikut dalam mendapatkan proyek infrastruktur pemerintahan yang akhirnya menumbuh-suburkan keberadaan makelar.

"Jadi kita coba kumpulkan dulu seluruh pengusaha yang ada untuk menyamakan visi dan misi. Selain juga menanamkan kebersamaan seperti yang diharapkan Bupati Malang tadi,"imbuh Priyo.

Di kesempatan yang sama Muhammad Alyas, Sekertaris Umum DPD Gapeknas Jawa Timur (Jatim) juga berharap bahwa para pengusaha konstruksi di Jatim yang didominasi pengusaha kecil dan menengah, yaitu sekitar 92 persen dari total sekitar 13 ribu kontraktor, mampu meningkatkan kompetensinya.

"Lewat Gapeknas Kabupaten Malang diharapkan anggota ter-upgrade kompetensinya di era keterbukaan dalam permasalahan konstruksi ini," harap Alyas yang juga mengatakan dengan adanya regulasi kontruksi baru, pengawasan semakin ketat bagi para kontraktor.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top