16 Puskesmas di Kota Malang Ditarget Lolos Akreditasi dari Kementerian Kesehatan
JATIMTIMES, MALANG – Wali Kota Malang HM Anton menargetkan 16 puskesmas di Kota Malang lolos akreditasi pelayanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu diungkapkan Abah Anton saat menerima kunjungan tim surveyor Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, di Puskesmas Arjuno, Jalan Simpang Arjuno Kota Malang, Senin (17/7/2017).
"Harapan saya 16 Puskesmas di Kota Malang bisa lolos akreditasi pelayanan kesehatan dari Kemenkes. Tujuannya tidak lain agar Puskesmas yang ada ini mampu memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat sampai derajat paripurna," kata suami Umi Farida tersebut.
Lebih lanjut Abah Anton menerangkan bahwa memberikan pelayanan kesehatan sangat penting melihat BPJS sekarang ini menjadi andalan masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan yang terjangkau.
"Karena itu, kami berharap sekali Puskesmas di Kota Malang mendapat akreditiasi untuk peningkatan layanan kesehatan sehingga keselamatan pasien akan lebih terjamin," ucap Abah Anton.
Sementara itu, rombongan tim surveyor yang dipimpin oleh Hendro Santoso ini akan melihat berbagai hal terkait dengan standart pelayanan yang ada di Puskesmas.
Tim akan melakukan pemotretan terhadap beberapa puskesmas yang ada di Kota Malang untuk dijadikan contoh yang selanjutnya akan jadi data hasil visitasi sebagai landasan untuk pemberian akreditasi kepada Puskesmas se Kota Malang.
Hendro mengatakan, pihaknya akan memotret tiga komponen dasar yakni administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Nantinya semua komponen itu akan dibandingkan dengan standart akreditasi yang ada.
"Standar akreditasi bagi Puskesmas ini sangat penting bagi pelayanan kesehatan di masa mendatang," papar Hendro.
Dijelaskan Hendro hasil akreditasi ini akan menjadi acuan bagi Puskesmas untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Artinya, jika ada puskesmas yang tidak lolos akreditasi, maka pada tahun 2020 mendatang tidak boleh menerima pelayanan dengan fasilitas BPJS Kesehatan. "Akreditasi akan berdampak pada kontrak kerjasama dengan BPJS," tukasnya.
Survei FKTP ini lanjut Hendro memiliki tiga tujuan utama yakni meningkatkan pelayanan kesehatan, standarisasi keselamatan pasien dan juga sistem administrasi Puskesmas agar bisa berjalan dengan baik pada masa mendatang.
-
Angkat Tema Liburan, Busana Simpel Ini Karya Desainer Malang
Sedang merencanakan berlibur tetapi tetap ingin berbusana muslim sopan nan modis? Desainer Malang Yeti Topiah menjawab keinginan para muslimah. Wanita yang juga pengajar mode di Quinna School of Fashion itu merancang busana muslim dengan mengangkat tema l
-
DPRD Kabupaten Malang Siap Dukung Langkah Strategis Perangi Ormas Radikal
Aksi damai ratusan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Malang dalam mendukung Perppu No. 2/2017 di Gedung DPR diterima langsung oleh Hari Sasangko, Ketua DPRD Kabupaten Malang.
-
GP Ansor Kabupaten Malang: HTI Sama dengan PKI
Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang dengan tegas menyatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi terlarang dan sama berbahanya dengan PKI.
-
Polisi Tetapkan Kurir JNE Sebagai Tersangka Pembuangan KIS Di Blitar
Polisi menetapkan satu orang tersangka pembungan Kartu Indonesia Sehat (KIS) disungai Suko, Dusun Rejosari, Desa/Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Polisi juga masih melakukan pengembangan terhadap pihak-pihak lain yang terlibat.
-
SMP Swasta Di Blitar Dipersilahkan Terapkan Full Day School
Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Muhammad Sidik menyatakan, mempersilahkan bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Blitar untuk menerapkan lima hari belajar dalam seminggu (full day school). Jika, kondisi sekolah tersebut sudah siap.
-
PCNU Lumajang Tolak Full Day School
Penolakan terhadap peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tentang pemberlakuan full day school (FDS) terus mengalir. Kali ini arus penolakan datang dari Komisi C DPRD dan Pengurus Cabang Nadlatul Ulama Kabupaten Lumajang.
-
GP Ansor Dan Sejumlah Ormas Lain Gelar Aksi Damai, Mendukung Perppu Tentang Ormas Dan Pembubaran HTI
GP. Ansor Lumajang dan sejumlah ormas lainnya di Lumajang, hari ini Jumat (28/7) melakukan aksi damai untuk memberikan dukungan atas diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah.
-
Kajati Jatim Lantik 9 Kajari dan Asisten Pengawas di Jember
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Propinsi Jawa Timur Maruli Hutagalung, Jum'at ( 28/7/2017), melantik 9 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Asisten Pengawasan Kejati di Aula Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Rambipuji Jember.
-
Ratusan Ormas Datangi DPRD Kabupaten Malang, Tolak Keras Ormas Radikal
Ratusan Organisasi Masyarakat (Ormas) dari berbagai unsur datangi Gedung DPRD Kabupaten Malang menyuarakan dukungan penuh terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas.
-
d'Kross Siap Buka Tour 'Kembali Berpesta'
Band d'Kross membawa warna musik yang lebih segar dengan memadukan genre punk dan ska dalam album barunya Kembali Berpesta.
-
Rektor UIN Malang Baru: Lupakan Kubu-kubuan, Perbanyak Guru Besar
Persaingan seru memperebutkan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sudah usai. Sesaat setelah dilantik menjadi rektor UIN Malang periode 2017-2021, Prof. Dr. Abdul Haris pada Jumat (28/7/2017), langsung mengumandangkan ukhuwa
-
Gelar Razia Kos, BNN Tak Hanya Dapati Pengguna Narkoba Tapi Juga Dapati Hal Memalukan Ini
Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupten Blitar menggelar razia narkoba di sejumlah rumah kos di Kabupaten Blitar, Jumat (28/7/2017). Razia narkoba kali ini dilaksanakan serentak secara nasional pasca temuan satu ton sabu oleh Polda Metro Jaya.
Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
