Kenaikan Pendapatan Per Kapita Kecil, Kemiskinan Masih Jadi PR Kota Malang

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Malang mengadakan rapat koordinasi di ruang pertemuan staf ahli Balaikota Malang, siang tadi (7/9/2017). (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Malang mengadakan rapat koordinasi di ruang pertemuan staf ahli Balaikota Malang, siang tadi (7/9/2017). (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Meski dalam kurun lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, pada 2016 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat masih ada 37,03 ribu jiwa penduduk miskin.

Pada 2015, terdapat 4,6 persen penduduk miskin. Angka tersebut turun menjadi 4,33 persen atau berkurang 0,27 poin.

Menjawab masalah tersebut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Malang mengadakan rapat koordinasi di ruang pertemuan staf ahli Balaikota Malang, siang tadi (7/9/2017).

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, penanggulangan kemiskinan (nangkis) menjadi tugas lintas sektor. Oleh karena itu, dalam TKPKD terdapat beberapa kelompok kerja (pokja).

Di antaranya, pokja pengembangan kemitraan, pokja pengaduan masyarakat, kelompok program bantuan sosial terpadu, kelompok program nangkis berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan kelompok program nangkis berbasis pro rakyat.

Sutiaji menyampaikan catatan bahwa hinggga saat ini masih perlu koordinasi yang baik antara setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengatasi masalah kemiskinan.

"Dari laporan yang saya terima, tidak sedikit OPD mengerjakan hal yang sama dengan input yang sama tetapi output yang berbeda," ujarnya. 

"Saya menegaskan janganlah antar sesama OPD saling tumpang tindih, harus ada koordinasi dan pemetaan tugas yang sesuai karena ketika suatu hal yang tidak tepat sasaran itu sama saja dengan korupsi," tegasnya.

Sutiaji mengungkapkan bahwa yang terpenting adalah meningkatkan kinerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan aplikatif bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga masih harus menyediakan wadah bagi keterampilan yang sudah dihasilkan oleh masyarakat.

Sutiaji berharap rakor tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat menyukseskan program pengentasan kemiskinan di Kota Malang.

Sutiaji menilai belum ada perkembangan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Meskipun tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari angka 80.05 persen menjadi 80.46 persen dan angka kemiskinan turun.

"Kemiskinan turun, IPM naik, tapi income (pendapatan) per kapita naiknya sangat kecil. Rata-rata Rp 36 juta per tahun pada 2016, agak stastis hingga tengah tahun ini," ujarnya. 

Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Henry Soeryaning Handoko mengungkapkan, pihaknya tidak mendalami secara pasti, baik melalui penelitian atau survei, alasan penurunan jumlah penduduk miskin tersebut.

Namun, perlu diketahui bahwa pada tahun 2016 pemerintah masih gencar melaksanakan program-program bantuan bagi masyarakat miskin, seperti program keluarga harapan (PKH), beras miskin (raskin), program bantuan siswa miskin (BSM), dan lain sebagainya

Selain itu, lanjut Henry, secara umum di Kota Malang terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran masyarakat (menggambarkan kesejahteraan) dibanding tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari data survei sosial ekonomi nasional (susenas).

Pada tahun 2015 lalu, pengeluaran per kapita tiap bulan warga Kota Malang sebesar Rp 1.260.186. Sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi Rp 1.355.476 per kapita tiap bulan. ”Naik 7,56 persen,” kata dia. Henry menambahkan, rata-rata pengeluaran tersebut didominasi non makanan.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top