BPJS Tak Bisa Jamin Biaya Korban Miras Oplosan

Susilowati (kanan), kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik Cabang BPJS Kesehatan Tulungagung. / Foto : Tulungagung TIMES
Susilowati (kanan), kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik Cabang BPJS Kesehatan Tulungagung. / Foto : Tulungagung TIMES

JATIMTIMES, TULUNGAGUNG – Korban minuman keras (miras) oplosan di Tulungagung gigit jari. Pasalnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tulungagung menolak memberikan jaminan.

Kepala Kantor Cabang BPJS Tulungagung Santhu Harianja melalui Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik Susilowati memberikan klarifikasi terkait pemberitaan berjudul “Kartu KIS Tak Berlaku, Pasien Oplosan Berharap Bantuan Pemerintah” yang dimuat Tulungagung TIMES dan Jatim TIMES. 
"Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,
pasien minuman keras (miras) oplosan sebagaimana disebutkan pada isi berita yang diterbitkan bernama Risky adalah peserta JKN-KIS. Risky mengalami keracunan miras oplosan yang mengakibatkan Ia masuk IGD RSUD dr Iskak Tulungagung," kata Susilowati. 

Susilowati juga memberikan paparan atas alasan salah satu keluarga Risky, yaitu Endang Sri Astuti, yang saat itu mengatakan pengobatan ditanggung keluarga dan hanya mendapatkan sedikit bantuan dari kelurahan. Padahal,  Risky punya KIS (Kartu Indonesia Sehat) tetapi tidak bisa dipakai. Sementara tindak lanjut pengobatan terhadap mata Risky masih sangat dibutuhkan.

" Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan beberapa pelayan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Beberapa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1)," tambah Susilowati 

Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam huruf i bahwa gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol tidak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. "Peserta JKN-KIS atas nama Risky yang menjadi korban minuman keras (miras) oplosan tidak dapat menggunakan KIS. Dalam arti biaya pelayanan kesehatan terhadap gangguan kesehatan/ penyakit akibat mengonsumsi miras oplosan tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN-KIS," ujar Susilowati.

Klarifikasi tersebut sejalan dengan pihak Rumah Sakit dr Iskak Tulungagung yang dalam pernyataannya bisa memberikan pelayanan KIS terhadap Risky seperti yang disampaikan Humas RSUD dr Iskak  Muhammad Rifai. Menurut Rifai, saat pasien datang dan dinyatakan sebagai pasien akibat keracunan oplosan atau metanol, maka pasien tersebut tidak masuk dalam jaminan BPJS atau KIS. 
" Kan itu akibat menyakiti diri sendiri. Itu tidak masuk dalam jaminan BPJS atau KIS. Kini, pasien yang mengalami kebutaan bisa menggunakan KIS-nya dengan dan memeriksakan sakit mata yang dia derita di polimata," kata Rifai. 

Pasien yang berasal dari Tulungagung, menurut dia, diberi kemudahan sesuai program pemerintah yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. "Jadi, jangan takut membayar. Kami akan carikan jalan keluar selama dia memang warga Tulungagung," ucapnya. (*)

Pewarta : Anang Basso
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top