Tak Jadi Banding, Masih Tunggu Petikan Pengadilan Kades Pojok Bisa Dieksekusi

Ilustrasi.(Foto : Istimewa)
Ilustrasi.(Foto : Istimewa)

JATIMTIMES, BLITAR – Kades Pojok, Handoko, yang divonis 5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Surabaya telah diberi waktu seminggu jika mengajukan banding. Ternyata Senin (4/12/2017) yang tepat satu Minggu tidak menunjukkan sikap.

Diungkapkan oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar, Safi Hadari bahwa saat ini yang tepat satu Minggu pemberian waktu banding, tidak terlihat pengajuan banding baik dari pihak terdakwa dan juga dari jaksa.

Jaksa pun yang tuntutannya 6 bulan ternyata vonis yang diberikan 5 bulan, juga tidak mengajukan banding.

“Saya tanya JPU-nya Samsul Hadi  katanya juga tidak banding dan saat ini nunggu petikan putusan dari pengadilan Tipikor Surabaya,” ungkap Safi Hadari., belum turun

Menurut dia, kalau lebih seminggu tidak ada sikap, jaksa dan terdakwa dianggap menerima putusan. Saat ini kejaksaan tinggal menunggu petikan putusan dari pengadilan.

“Kira-kira sekitar dua bulanan lebih baru keluar petikan tersebut. Ya sama seperti Kades Soso yang dulu muncul dua bulan lebih,” ujarnya.

Saat ditanya tentang lamanya keluarnya petikan dari pengadilan itu, dia menjawab kalau itu tergantung dari pengadilan. Sebab mengetik surat itu juga butuh waktu dan perlu jelas dasar-dasar hukumnya.

“Kalau hal ini kejaksaan hanya berlaku sebagai pelaksana dari pengadilan. Kita tidak berani eksekusi tanpa surat perintah dari pengadilan,” jelasnya

Menanggapi hal tersebut LSM Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) menyayangkan sikap kejaksaan yang tidak tegas. Sebab sudah seminggu tidak ada sinyal banding, maka semestinya terdakwa sudah segera dieksekusi.

“Kami tidak ingin kasus ini seperti kasus pungli sebelumnya pada Kades Soso yang penahanannya berlarut-larut terkesan lama,” ujar Rudi Handoko, Bagian Investigasi KRPK.

Dia mengatakan bila ini menjadi kebiasaan dari penegakan hukum yang terkesan lama. Maka akan berdampak buruk pada masyarakat terutama orang awam yang mengira ketegasan hukum itu tebang pilih.

“Seharusnya kejaksaan bersikap tegas saja tidak tebang pilih dan menegakkan hukum setinggi-tingginya,” pungkasnya. (*)

Pewarta : Mardiano Prayogo
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Sumber : Blitar TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top