Jumlah Kursi DPRD Kota Probolinggo pada 2019 Dipastikan Tetap

Ketua KPU Akhmad Hudri, paling kiri bersama nara sumber (Foto : Agus Salam/ProbolinggoTIMES)
Ketua KPU Akhmad Hudri, paling kiri bersama nara sumber (Foto : Agus Salam/ProbolinggoTIMES)

JATIMTIMES, PROBOLINGGO – Jumlah kursi DPRD Kota Probolinggo dipastikan tidak berubah alias tetap yakini 30 kursi. Alasannya, jumlah pemilih masih diangka 232 ribu jiwa.

Sementara, Daerah Pemilihan (Dapil) belum diketahui. Apakah tetap tiga dapil seperti pada pemilu sebelumnya atau bertambah menjadi 4 atau 5 dapil di pemilu 2019 nanti, sesuai jumlah kecamatan,.

Hal tersebut disampaikan ketua KPU setempat Ahmad Hudri, usai acara Sosialisasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu Tahun 2019, Rabu (6/12) pagi  di gedung serba guna Beejay Sabha Samugra (BJSS).

Ia memaastikan jumlah kursi tetap sepert sebelumnya, karena jumlah pemilih di wilyahnya belum mencapai 250 ribu jiwa. Jika melabihi angka tersebut, kursi di dewan bisa bertambah minimal 35 kursi.

Saat ini, juumlah pemilih masih 232 ribu jiwa, berdasarkan Data Agregat kependudukan (DAK) semester pertama. Data tersebut diterima KPU dari pemerintah pusat 2 Juli lalu. Menurutnya,DAK, setiap tahun keluar dua kali yakni 1 Juli dan 30 Desember.

Pihaknya memastikan jumlah kursi tetap 30, karena di DAK 30 Desember 2017, jJumlah pemilih tidak akan melapaui 250 ribu jwa. “Kalau ada kenaikan, tidak sampai 250 ribu jiwa,” tandasnya.

Sedang untuk Dapil belum diketahui, apakah berubah atau belum. Pihaknya nantinya akan menggelar acara yang sama dengan mengumpulkan pengurus parpol yang ada di wilayahnya.

KPU akan mememinta masukan dari parpol, dengan tidak mengesampingkan ketentuan pemerintah, yang mengatur tentang dapil.

“KPU daerah atau kami nanti yang mengusulkan jumlah dapil ke KPU RI. Makanya nanti kami meminta masukan dari parpol,” tambahnya.

Sosialisasi yang berlangsung di gedung tengah hutan bakau tersebut dihadiri pimpinan Parpol, diantaranya,  Partai Kebangkitan Bngsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, serta Partai Berkarya.

Hal senada juga disampaikan, Komisioner KPU Jawa Timur, Arbak. Menurutnya, KPU kabupaten/kota hanya memiliki kewenangan menyusun draf penataan dapil dan mengusulkan ke KPU pusat melalui KPU Provinsi.

“Menurut undang-undang yang baru, yang menetapkan dan menentukan Dapil itu, KPU RI.  KPU Kota atau Kabupaten, hanya mengusulkan,” tandasnya.

Terkait jumlah kursi di DPRD Kota atau kabupaten, didasarkan pada jumlah penduduk. Sedang penataan dapil, harus berdasarkan tujuh prinsip. Diantaranya, Kesetaraan nilai suara, Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Berada pada cakupan wilayah yang sama,  Kohesivitas dan Kesinambungan.

Disebutkan oleh Arbak, penataan dapil di kabupaten/Kota, harus melibatkan publik dan draft usulan dapil juga harus melalui mekanisme uji publik. Unsur publiknya adalah, Pemerintah Daerah, Partai Politik setempat, Bawaslu, dan Pemangku kepentingan lainnya.

Ia juga mengatakan, penentuan dapil, juga berdasarkan kesetaraan suara antar satu dapil dengan dapil lainnya. Kemudian, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional berkaitan dengan prinsip jumlah kursi.

“UU nomor 7 Tahun 2017 menetapkan, alokasi kursi per Dapil paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi,” katanya.

Pewarta : Agus Salam
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Sumber : Probolinggo TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top