Cegah Korupsi, Pemkab Blitar Gandeng KPK Sosialisasikan Pembangunan RSUD Srengat

Sosialisasi pembangunan RSUD Srengat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.(Foto : Aunur Rofiq/Jatim TIMES)
Sosialisasi pembangunan RSUD Srengat di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.(Foto : Aunur Rofiq/Jatim TIMES)

JATIMTIMES, BLITAR – Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menggelar sosialisasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  Srengat, di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Rabu (31/1/2018).

Acara ini menghadirkan dua pembicara, masing-masing Direktur Gratiifikasi Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia,  Dion Hardika dan Direktur Penanganan Hukum LKPP, Setya Budi Ariana.

 Bupati Kabupaten Blitar, Rijanto, dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi digelar untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme dalam pembangunan RSUD Srengat. RSUD Srengat adalah rumah sakit yang nantinya berlokasi di Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat. Pemkab Blitar sudah mempersiapkan pembangunan rumah sakit ini sejak akhir tahun 2015.

Detailed Engineering Desain rumah sakit sudah selesai dibuat oleh konsultan perencana. Sementara  manajemen konstruksi juga sudah dimenangkan dan sudah didapatkan pemenangnya. Dan tahun ini   pembangunan kontruksi akan mulai dilaksanakan diawali dengan lelang konstruksi ,” kata Rijanto.

Bupati berharap pembangunan rumah sakit di Srengat ini nantinya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar, khususnya 6 kecamatan di Kabupaten Blitar bagian barat masing-masing Udanawu, Wonodadi, Srengat, Ponggok, Sanankulon, dan Nglegok.

“Kami berharap masyarakat akan mudah mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan bermutu,” kata bupati yang dikenal dekat dengan rakyat.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kabupaten Blitar berharap pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini berjalan sesuai dengan standar dan aturan aturan yang berlaku. Serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kesempatan ini bupati juga mengingatkan, selama prores pembangunan rumah sakit ini aparatur sipil negara (ASN) harus berhati-hati menggunakan dana pelaksanaan kegiatan yang bersumber daru APBN maupun APBD.

 “ASN harus mengetahui aturan-aturan yang ada dan jangan sampai ada yang terlibat tindak pidana korupsi. Kali ini kami sengaja mengundang bapak bapak narasumber baik dari KPK maupun LKPP agar bisa memberikan pencerahan kepada kita semua sekaligus mendampingi dan mendukung pembangunan rumah sakit,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr.Kuspardani, dalam kesempatan ini menyampaikan, Kabupaten Blitar adalah daerah yang memiliki wilayah luas dengan 22 Kecamatan. Namun kabupaten yang terkenal dengan pertanian dan wisatanya ini  hanya memiliki satu RSUD di bagian timur, tepatnya di Kecamatan Wlingi. Jauhnya jarak tempuh menuju RSUD Wlingi sering dikeluhkan warga Kabupaten Blitar bagian barat. Mereka harus menempuh jarak hingga 50 kilometer.

“Dibangunnya RSUD di Srengat  ini sesuai dengan permintaan masarakat. sekitar 5 tahun yang lalu pernah ada unjuk rasa ke DPRD  oleh masyarakat Kabupaten Blitar bagian barat. Mereka menuntut dibangun rumah sakit di wilayah itu (barat),” jelas Kuspardani.

Unjuk rasa tersebut ditindaklanjuti oleh Bappeda.  Pada tahun 2015 Bappeda   membuat kajian akademik dan master plan. Dan pada tahun 2016, Rijanto-Marhaeinis Urip Widodo terpilih sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kuspardani menegaskan,  pembangunan rumah sakit ini merupakan janji kampanye Rijanto-Marhaeinis yang segera akan direalisasikan.

“Visi-misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah menuju kabupaten Blitar yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing,” tegasnya.

Lebih dalam Kuspardani menyampaikan RSUD Srengat akan dibangun secara multiyears. Karena membutuhkan dana yang sangat besar dan tidak mungkin dibangun dalam waktu satu tahun. Untuk merealisasikan pembangunan RSUD Srengat. Pihaknya juga telah berkonsultasi dengan LKPP untuk menghindari penyimpangan dan korupsi.

“Agar tidak sampai terjadi korupsi kami telah lakukan beberapa upaya pencegahan sudah kami lakukan selain konsultasi dengan LKPP, kami juga mengikuti program  Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dengan Kejaksaan Negeri Blitar. Kami juga berkonsultasi dengan BPKP Jawa Timur, untuk memastikan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai perundang-undangan yang berlaku,” katanya lagi.

Salah satu pembicara, Dion Hardika dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan upaya konsultasi dan permintaan pendampingan yang dilakukan oleh Pemkab Blitar dalam proses pembangunan RSUD Srengat ini dinilai sudah tepat. Ia optimis, apabila Pemkab Blitar mematui khaidah dan aturan maka tidak akan terjadi penyimpangan yang mengarah pada praktik korupsi seperti suap dan gratifikasi.

“Data korupsi di bidang kesehatan dari teman-teman ICW antara tahun 2010 sampai 2015 nilainya sekitar Rp  890,1 miliar. Ini jadi kerpihatinan bersama karena ada 519 tersangka. Sehingga kita berharap kontrol masyarakat agar tidak lagi ada kebocoran. Kami menilai langkah preventif yang dilakukan Bapak Bupati Blitar ini sudah tepat,” tegasnya.

Hadir dalam sosialisasi ini antara lain Wakil Bupati Blitar Marhaeinis Urip Widodo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Hery Romadhon, Kepala BNN Kabupaten Blitar AKBP Agustianto, Forkopimda Kabupaten Blitar, Kepala OPD terkait, LSM, Kejaksaan, kontraktor dan tamu undangan lain.(adv/humas)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Heryanto
Publisher : bayu pradana
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top