Rasio Dokter dan Warga di Kota Malang Belum Ideal, Solusinya?

Suasana kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI yang bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang yang diterima langsung oleh Sekda Kota Malang Wasto. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Suasana kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI yang bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang yang diterima langsung oleh Sekda Kota Malang Wasto. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Masalah kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Meski demikian, hingga saat ini rasio antara dokter dengan jumlah warga Kota Malang masih belum ideal. 

Hal tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah (Sekda) Wasto saat menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI yang bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang, hari ini (16/4/2018). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. 

Salah satu permasalahan yang saat ini terjadi menyeluruh di Indonesia, yakni jumlah dokter yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data dari WHO 2015, di Indonesia, satu orang dokter harus melayani 5 ribu penduduk. Angka itu jauh dibanding beberapa negara serumpun. Misalnya Malaysia yang memiliki rasio 1 : 1.000 dan Thailand 1 : 2.500.

Wasto memaparkan, di Kota Malang angka rasio dokter dibanding jumlah warga masih di atas angka nasional. "Dari data dinas kesehatan (dinkes), rasio dokter dan warga di Kota Malang masih menunjukkan angka yang jauh, yakni 1 : 10.000 hingga 15.000. Sementara target rasio ideal adalah 1 : 5.000," ujar Wasto. 

Hal tersebut, lanjut Wasto, karena adanya kesulitan dalam merekrut tenaga bantu dokter untuk menutupi kebutuhan tersebut. Namun, Pemkot Malang tetap berupaya memperkecil jarak rasio itu. "Salah satunya dengan meningkatkan status pada pegawai tidak tetap dokter dan bidan, untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)," tegasnya.

Wasto menegaskan, melalui kegiatan audiensi itu kebutuhan dokter di Kota Malang juga dapat dikomunikasikan dan didiskusikan. "Sebuah kebijakan yang strategis dalam mengatasi permasalahan dan mempersiapkan mutu pendidikan kedokteran yang lebih baik yang berujung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat," tegasnya. Wasto juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Malang sebagai salah satu tujuan kegiatan kunjungan kerja. 

Ketua rombongan Badan Legislasi DPR RI Arif Wibowo mengungkapkan, minimnya jumlah dokter di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. "Oleh karena itu, diperlukan pelayanan kedokteran yang humanis yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Kunjungan kerja itu, lanjutnya, bertujuan untuk membedah UU No. 20 Tahun 2003. Supaya dapat memantau dan meninjau secara langsung pelayanan kedokteran yang humanis terhadap masyarakat serta mendukung kemajuan kesehatan Indonesia.

"Nanti akan dihimpun informasi di lapangan, termasuk juga pemangku kepentingan, lembaga pendidikan yang memiliki program studi kedokteran maupun organisasi Ikatan Dokter Indonesia di daerah," pungkasnya. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : bayu pradana
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top