Anomali, Kemendagri Lakukan Penelitian Pilkada Tulungagung

Anggota KoMisioner KPU, Viktor Febrihandoko (kiri bertopi) saat berdiskusi dengan M. Sofyan Muslim (kanan, baju abu-abu), Pneliti dari Kemendagri (foto : Joko Pramono/TulungagungTimes)
Anggota KoMisioner KPU, Viktor Febrihandoko (kiri bertopi) saat berdiskusi dengan M. Sofyan Muslim (kanan, baju abu-abu), Pneliti dari Kemendagri (foto : Joko Pramono/TulungagungTimes)

JATIMTIMES, TULUNGAGUNG – Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesi lakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian dilakukan untuk memantau kejelasan pelaksanaan pilkada yang telah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tulungagung, Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia menyoroti  pandangan masyarakat tentang arti kepemimpinan yang bersih.

Hal itu terungkap pasa saat kunjungan staff Kemendagri di KPU Tulungagung, Rabu (11/7/2018).

“Kemendagri memantau pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah, namun yang menjadi sorotan Kemendagri ialah tentang persepsi atau pandangan masyarakat tentang kepepmimpinan yang bersih,” ujar peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri yang mengunjungi KPU Tulungagung, Muhammad Sofyan Muslim.

Pihaknya akan melakukan sejumlah penelitian di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tulungagun. Khususnya di kecamatan-kecamatan yang pasangan incumbent kalah pada pemilihan kepala daerah.

Tak hanya kedua kecamatan itu, kecamatan yang dimenangkan oleh pasangan incumbent secara mutlak juga akan menjadi sasaran penelitianya.

“2 Kecamatan yang paslon incumbent kalah dan kecamatan lainya dimana pasangan incumbent menang secara mutlak,” ungkapnya.

Pendistribusian logistik Pilkada, Netralitas ASN dalam Pilkada dan juga pengamanan pilkada juga masuk daftar penelitian yang akan dilakukanya hingga 3 hari kedepan.

“adanya edaran dari KPU dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang netralitas ASN, di beberapa tempat cukup tegas melakukan itu semua, namun ada juga daerah yang masih enggan melaksanakan secara tegas,” ujarnya pada awak media.

Untuk daerah yang enggan melaksanakan atau meberikan sanksi secara tegas terhadap ASN yang tidak netral dalam pilkada, biasanya lebih diwarnai faktor kekeluargaan, sehingga edaran dari pelaksana pilkada enggan dilaksanakan.

“Bawaslu sudah aktif, namun Pemda yang diberikan saran tidak menindaklanjuti dengan alasan masih termasuk anggota keluarganya, sehingga berhenti sampai disitu (tindak lanjut kasusnya),” terangnya pada awak media.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top