Ditahan KPK, Anggota DPRD Kota Malang Tetap Dapat Jatah Miliaran Rupiah

Ilustrasi gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Penahanan atas 18 anggota DPRD Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghentikan hak keuangan mereka.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tetap mengucurkan anggaran miliaran rupiah jatah gaji bulanan meski praktis mereka tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota legislatif. 

Sekretaris DPRD Kota Malang Bambang Suharijadi mengungkapkan, penghentian hak keuangan hanya dilakukan jika ada keputusan hukum yang tetap atau inkrachtatas kasus yang tengah menjerat 17 anggota dewan.

"Mereka masih tetap mendapatkan hak-haknya karena masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Malang meskipun tidak bisa beraktivitas kedewanan," ujar Bambang saat ditemui awak media. 

Bambang menguraikan, ada perbedaan pemberian hak keuangan pada para anggota dewan yang tengah menjalani masa penahanan.

Satu orang, yakni mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono hanya mendapatkan hak representatif dan tunjangan keluarga.

Sementara untuk Ya'qud Anana Gudban telah melepaskan keanggotaannya saat ditetapkan sebagai calon wali Kota Malang. 

Sisanya, masih menerima secara penuh hak keuangan. Meliputi uang representatif dan tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, transportasi dan perumahan ditambah gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Jika dihitung, masing-masing anggota dewan yang ditahan masih menerima jatah Rp 32 juta per bulan. Sedangkan untuk M Arief Wicaksono hanya menerima sekitar Rp 2,1 juta per bulan sejak ditahan beberapa bulan silam.

Menurut Bambang, para anggota dewan yang saat ini berstatus tersangka hanya tidak menerima tunjangan reses. Selain itu juga tidak mendapatkan anggaran kunjungan kerja ke luar kota.

"Sebab status mereka kan masih tersangka, jika mereka sudah masuk persidangan atau berstatus terdakwa maka sejumlah tunjangan akan dipotong. Hanya menerima hak representatif atau gaji pokok saja," tambahnya. 

Jika dikalkulasikan, tiap bulan Pemkot Malang membutuhkan anggaran sekitar Rp 544 juta setiap bulan untuk menggaji para anggota dewan yang masih ditahan.

Terhitung April hingga Juli, atau empat bulan penahanan tak kurang dana yang dikucurkan mencapai Rp 2,1 miliar. Meski demikian, Bambang tidak menyebut secara pasti angka yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji tersebut.

Seperti diketahui, 18 anggota DPRD Kota Malang ditahan oleh KPK sejak April 2018 lalu. Mereka disangkakan terlibat dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

Saat ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya sudah menjatuhkan vonis atas M Arief Wicaksono. Sementara anggota dewan yang lain, masih menjalani proses penyidikan di Jakarta. Hingga memasuki pertengahan Juli 2018 ini, berkas perkara mereka belum dilimpahkan ke meja persidangan.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top