Kapabilitas aparatur perangkat desa di Kabupaten Malang terus ditingkatkan. Salah satunya melalui Bursa Inovasi Desa, yang diselenggarakan di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018). Kegiatan itu diikuti seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Malang. Mereka tampak antusias mendengarkan pengarahan dan penjabaran.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Suwadji menjelaskan, kegiatan ini berorientasi kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa. Karenanya perlu adanya peningkatan kualitas perangkat aparatur desa. “Dengan adanya gagasan kreatif, maka akan berdampak pada pengembangan perekonomian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” terang Suwadji.
Kepada MalangTIMES, Suwadji menuturkan, salah satu upaya pemerintah untuk mewadahi inovasi tersebut, maka diadakanlah Bursa Inovasi Desa. Harapannya, bakal ada pertukaran gagasan dan pandangan antar pejabat Desa di Kabupaten Malang, yang bisa berakhir dengan kerjasama dan diterapkan di lingkungan desa yang tersebar dalam 33 kecamatan. “Dari 378 desa, sementara masih 62 yang sudah memiliki inovasi, sisanya masih perlu pengembangan lebih lanjut,” tuturnya.
Suwadji menambahkan, inovasi yang dicanangkan diharap bisa disesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Misalnya, pada sektor pembangunan, perekonomian, metode pelayanan, maupun pengembangan kepariwisataan.
Pada program yang dicanangkan sejak tahun lalu itu, semula hanya ada 32 desa yang memiliki inovasi di tahun 2017. Berselang beberapa bulan kemudian, terjadi peningkatan mencapai 62 gagasan. “Target kami dalam waktu dekat ini, terdapat sekitar 300 desa yang sudah memiliki inovasi,” imbuh Suwadji.
Koordinator Konsultan Pendamping Desa Kementrian Desa Provinsi Jawa Timur Andri Dewanto Ahmad yang juga datang dalam kegiatan itu menyampaikan apresiasinya. Menurutnya kegiatan Bursa Inovasi Desa yang diselenggarakan di Kabupaten Malang sangatbagus. Apalagi, agenda semacam ini sudah serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
“Ini memang prioritas pemerintah saat ini, yaitu membangun Indonesia dari wilayah pinggiran. Jika semula desa hanya mengikuti kebijakan pusat saja, kali ini mereka (perangkat desa) diberi kebebasan untuk berinovasi dan bakal dibiayai negara, makanya perlu di upgrade kualitas aparatur desanya melalui kegiatan semacam ini,” pungkasnya.