Bambang DH (Google)

Bambang DH (Google)



PDIP baru saja selesai menggelar kongres di Bali. Hasilnya, posisi ketua umum serta sekretaris jenderal (sekjen) tidak ada yang mengejutkan. Sebab, Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum dan Hasto Kristiyanto juga tetap menjadi sekjen.

Namun untuk posisi kepengurusan, muncul kejutan. Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH yang sebelumnya santer disebut bakal menjabat sekjen menggantikan Hasto ternyata malah terpental. Bambang  yang sebelumnya menjabat sebagai ketua badan pemenangan pemilu (bappilu) justru posisinya digantikan oleh Bambang Wuryanto.

Kejutan lain adalah munculnya nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sebelumnya Risma sama sekali tidak pernah mendapatkan jabatan secara struktural di DPC PDIP Surabaya maupun DPD PDIP Jatim. Namun, saat ini malah dapat posisi sebagai ketua bidang kebudayaan DPP PDIP.

Lantas bagaimana respons Bambang DH? Dia memilih untuk tidak mempersoalkan dirinya yang tidak masuk ke dalam jajaran pengurus DPP PDIP baru. Bahkan dia mengatakan ini merupakan keputusan terbaik dari partai. “Tidak apa-apa. Saya pasti menerima apa pun hasilnya. Ini adalah pilihan bagus,” ujarnya.

Hasil kongres PDIP di Bali yang tidak memasukkan Bambang sebagai pengurus sempat menjadi perbincangan hangat warga Surabaya, khususnya kader PDIP. Pasalnya sebagai ketua bappilu, Bambang mampu mengantarkan PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 dan Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. 

“Tidak masalah. Kemenangan di pemilu bukan hanya kerja orang per orang. Itu adalah hasil kerja kolektif,” ucap Bambang.

Pria yang akrab disapa BDH itu menegaskan, selama mengabdi di PDIP. dirinya tidak pernah mengedepankan jabatan, tapi bagaimana bisa berbuat untuk partai, bangsa, dan negara. “Posisi di mana saja juga bisa,” tukasnya.

Dalam hal mengabdi, Bambang menjelaskan dirinya juga punya tanggung Jawab yang cukup berat sebagai legislator di Senayan periode 2019-2024 hasil Pemilu 2019. “Medan pengabdian sangat luas. Mengabdi bisa dimana saja, bisa di struktural, mulai dari DPP hingga anak ranting. Bisa di eksekutif dan juga bisa di legislatif,” ungkapnya.

BDH menambahkan, sebagai kader partai, dirinya tidak bisa memilah-milah tugas. Tapi harus selalu siap untuk menjalankan perintah partai. “Kita sebagai kader partai tidak boleh memilih-milih. Ditugaskan di mana pun, harus siap,” tandas dia.

Bambang adalah mantan wali kota Surabaya selama dua periode sebelum era Tri Rismaharini. Yaitu, sejak tahun 2000 hingga 2010.

Nama Bambang uga sempat jadi kontroversi lantaran statusnya yang menjadi tersangka dugaan korupsi jasa pungutan (japung) hingga saat ini. Dia sudah ditetapkan tersangka sejak 2013 atau sudah enam tahun lamanya. Namun, Bambang selalu tidak merespons permasalahan ini ketika coba dikonfirmasi.

Terpisah, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan, penentuan struktur kepengurusan DPP berada penuh di bawah kendali Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Kita kan beri wewenang formatur tunggal kepada beliau (Megawati). Ya itu hak penuh beliau," tegasnya.

Disinggung  apakah ada pertimbangan khusus dalam keputusan tidak memasukkan Bambang ke dalam struktur kepengurusan DPP PDIP, Kusnadi mengaku tidak tahu-menahu terkait hal itu. "Saya tidak tahu. Itu kan hak penuh Bu Mega," kata Kusnadi.
 


End of content

No more pages to load