Posisi Wali Kota Malang Moch Anton sebagai petahana merupakan modal politik yang besar. Sayangnya, kekurangan kursi legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membutuhkan partai lain sebagai 'pelengkap' untuk memenuhi syarat minimal pencalonan.
Salah satu partai yang akhirnya menjatuhkan rekom pada Anton adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua DPD PKS Kota Malang Ernanto Djoko Purnomo mengungkapkan, pihaknya akan segera mengumumkan secara resmi dukungan untuk petahana Moch Anton.
Joko membenarkan bahwa surat rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS sudah turun pekan lalu. Dalam rekom tersebut, hanya ada satu nama untuk satu posisi yakni Anton sebagai bakal calon wali kota (cawali).
"Betul, sudah turun (rekom dari pusat). Mohon doa dan dukungannya untuk calon yang kami usung, H Moch Anton sebagai cawali," ujar Joko.
Joko menjelaskan bahwa dalam waktu dekat berkas-berkas rekomendasi itu akan diserahkan langsung pada Anton. Namun, saat ini partai masih melakukan koordinasi terkait jadwal dan tempat pelaksanaan.
"Kami jadwalkan Senin (4/12/2017) di Surabaya. Rencananya Abah Anton ketemu dengan Ketua DPW PKS Jawa Timur," ujarnya.
Dia juga menerangkan bahwa setelah ini pihaknya akan menjalin komunikasi intensif untuk merumuskan strategi pemenangan ke depan. Meski menjadi partai pendukung, PKS tidak mengajukan syarat memasangkan kader internalnya untuk menjejeri Anton.
Terlebih, PKB memiliki mekanisme tersendiri untuk menentukan bakal calon wakil wali kota. Joko berharap nantinya dukungan itu dapat membuahkan hasil yang positif. "Kami percayakan Abah Anton untuk (memilih) N2-nya," tegasnya.
Sementara itu, salah satu partai yang sebelumnya digadang-gadang akan menggandeng Anton adalah PDIP. Terlebih di tingkat provinsi, PKB dan PDIP sepakat berkoalisi mengusung cagub-cawagub. Namun, tampaknya lobi-lobi politik untuk tetap dalam koalisi Bangjo tak kunjung menemukan kata sepakat.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengungkapkan, pihak partai menginginkan komunikasi yang seimbang dalam penentuan calon.
"Kami berharap seimbang, artinya calon wakil wali kota bisa dari kami. Tetapi tampaknya hal itu tidak diinginkan," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari mengungkapkan bahwa koalisi abang-ijo (bangjo) antara PDIP dengan PKB, Untari menyebut hal itu masih menjadi prioritas. Meskipun, jika masih ada hal-hal yang musti dipadukan agar tercapai kesepakatan yang win-win solution.
"Bangjo oke, yang lain juga oke. Tapi kalau bangjonya nanti ternyata tidak ketemu ya no problem juga," tuturnya.
"Karena PDIP juga bisa berdiri sendiri, tetapi prinsipnya kami ingin seperti Jawa Timur. Sehingga linier, enak dalam melangkah," pungkasnya.