Merasa Dipecat Secara Sepihak Tanpa Pesangon, Karyawan Columbia Gelar Demo

Terlihat para pendomo mengerumuni toko mengajukan beberapa tuntutan. (foto:M.Prayogo/JatimTIMES)
Terlihat para pendomo mengerumuni toko mengajukan beberapa tuntutan. (foto:M.Prayogo/JatimTIMES)

JATIMTIMES, BLITAR – Para mantan pekerja Columbia beserta LSM Indonesia Justice Society (IJS) pada Selasa (13/2) mengerumini toko yang terletak di Ruko MTC Blok-J Jalan Ahmad Yani. Mereka menuding adanya ketidakadilan yang dilakukan bekas perusahaan tempat mereka bekerja dulu yang tidak sama sekali diberi pesangon.

Pengamatan dilapangan, sekitar pukul 10.00 WIB mengajukan beberapa tuntutan ke PT. Suprima Nusantara Pembiayaan (Columbia) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan sepihak beberapa waktu lalu yakni 10 karyawan di PHK, 8 karyawan di PHK serentak dan kemudian disusul 2 karyawan. Terbukti dengan lembaran orasi tertulis "Hormati undang-undang ketenagakerjaan, beri hak-hak buruh sepenuhnya, jangan kebiri hak kami dan segel Columbia".

Saiful Iskak yang merupakan salah satu mantan pekerja mengatakan kalau selama bekerja dulu tidak ada kejelasan statusnya. Dan selama bekerja dia tidak mendapatkan tunjangan baik itu BPJS kesehatan dan lainnya yang sudah menjadi hak pekerja.

“Tuntutan kita banyak diantranya pesangon jaminan sosilal kita dari awal tidak ada jaminan apapun. Selama bekerja kurang lebih satu tahun baru sadar legalitasnya tidak ada. Kita tanya ke cabang sini tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak Columbia,” ujar pria yang kini juga menjadi anggota LSM IJS.

Selama dia bekerja yang seharusnya taken kontrak setiap 6 bulan. Yang dialaminya hanya satu kali tanda tangan kontrak.

 “Jadi kami itu langsung di suruh tanda tangan surat resign tanpa adanya konfirmasi dulu, dan alasan dibuatnya surat itu karena hasil kerja kita tanpa ada kejelasan yang detail,” imbuhnya.

Lalu para aksi demo ini bergegas menuju kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Blitar untuk melakukan diskusi dengan dinas yang lebih mengetahui tentang ketenagakerjaan. Disana pihak pendemo dengan pihak Columbia dimediasi oleh dinas untuk memecahkan masalah ini.

“ Kita mengormati undang-undang sebagaimana teman-teman IJS. Kita menghormati mereka yang melaporkan mengajukan somasi tapi perlu diingat statusnya mereka itu sebagai apa karyawan tetap atau kontrak,” ujar bagian litigasi Columbia, Lauli.

Sementara itu Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP, Suharyono mengatakan bahwa dinas sebagai fasilitator apabila ada permasalahan tentang ketenaga kerjaan. Dan pihaknya akan mencari tahu lebih jelas status para pekerja saat bekerja Columbia dulu sampai cerita hingga di PHK bagaimana.

“Karena ini baru pertama, kita tanya berapa yang di PHK. Tuntutannya bagaimana, tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita pelajari dulu lalu nanti kita sediakan mediator dari yang berkewenangan mengurusi masalah seperti ini,” kata Suharyono. (*)

Pewarta : Mardiano Prayogo
Editor : Moch. R. Abdul Fatah
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top