Penghuni Lapas Berpotensi Tak Bisa Menggunakan Hak Suaranya di Pilkada 2018

Anggota Panwaslu Kabupaten Jombang, David Budianto. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)
Anggota Panwaslu Kabupaten Jombang, David Budianto. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

JATIMTIMES, JOMBANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang menilai adanya potensi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Anggota Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, David Budianto mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang akan menggunakan Formulir A5 atau surat keterangan pindah memilih, sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018.

Sebagaimana yang dijelaskan David, bahwa untuk mendapatkan Form A5 ini, pihak keluarga dari warga binaan harus mengurus Form A5 ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Ini yang mendasari adanya potensi warga binaan tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Ya memang potensinya lumayan besar, ketika misalnya keluarganya itu sudah tidak lagi mau mengurus pindah nyoblos tersebut. Jadi pasti, saya yakin akan ada warga binaan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak bisa mengurus A5," ujar David saat diwawancarai di Hotel Yusro, Rabu (16/5).

Sementara, untuk menghindari adanya kekacauan dalam menggunakan Form A5, Panwaslu Kabupaten Jombang mendorong KPU agar terus melakukan sosialisasi. David juga menyebutkan bahwa pihak KPU mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pembuatan Form A5.

"Yang bisa kita lakukan hanya mendorong untuk segera mengurus A5 itu. Selain itu juga, KPU punya kewajiban untuk memfasilitasi pembuatan A5 itu, jika memang TPSnya tidak bisa," tandasnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Jombang, Muhaimin Shofi mengatakan bahwa sudah berkomunikasi dengan pihak Lapas Kelas IIB Kabupaten Jombang untuk menyosialisasikan terkait penggunaan Form A5 dalam proses pencoblosan. Sedangkan dari data KPU yang diperoleh dari Lapas, ada kisaran 500 warga binaan yang sudah dilakukan pendataan oleh KPU hingga hari ini.

"Kami sudah ngomong kepada yang bersangkutan ketika sosialisasi di lapas, dan petugas lapas kita komunikasikan bahwa, paling tidak harus mengkomunikasikan kepada keluarganya untuk mengurus A5," ungkap Muhaimin saat diwawancarai.

Sedangkan, Muhaimin juga mengatakan bahwa KPU tidak akan menggunakan TPS khusus untuk memfasilitasi para pemilih khusus di Kabupaten Jombang, melainkan akan menggunakan TPS Mobile. "Kita tidak menggunakan TPS khusus, tapi menggunakan TPS berjalan atau TPS Mobile," pungkas Ketua KPU Kabupaten Jombang.(*)

Pewarta : Adi Rosul
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Alfin Fauzan
Sumber : Jombang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top