Manajer Marketing JombangTIMES Lutfi Utomo.

Manajer Marketing JombangTIMES Lutfi Utomo.


Pewarta

Editor


Oleh: Lutfi Utomo

Dalam banyak kasus, pemicu konflik pada tahapan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia adalah faktor integritas dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan maupun ketidakpuasan peserta pemilu terhadap lembaga penyelenggara.

Untuk menghindari kondisi tersebut, terhadap menipisnya rasa loyalitas, dedikasi dan kinerja penyelenggara dalam pelaksanaan tugas, serta untuk menjaga kondisi terdegradasinya rasa kedisiplinan dan kepatuhan unit-unit satuan kerja penyelenggara dalam melaksanakan peran serta tanggung jawab kerjanya, diperlukan suatu ketegasan dan sikap arif dari setiap aparatur penyelenggara pemilu untuk bersikap netral.

Sikap netralitas penyelenggara pemilu  tersebut menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan dalih-dalih hukum yang menegaskan afiliasi politik bagi para penyelenggara pemilu. Tidak mengherankan, bahwa netralitas penyelenggara pemilu diperlukan, tanpa harus menghilangkan hak-hak politiknya sebagai warga negara. Bilamana norma atau hukum yang mewajibkan netralitas bagi penyelengggara pemilu dikaitkan pada penerapan faktualnya, maka akan ditemukan suatu indikator menarik.

Hasil pengamatan selama ini, ditemukan bahwa penggunaan hak memilih penyelenggara pemilu telah dijadikan peluang bagi masuknya intrik dan kepentingan golongan yang menimbulkan gejolak masa dalam aktivitas politik praktis. Sehingga hal tersebut, menjadi sumber konflik dan keretakan soliditas internal di lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.

Sementara, agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi conflict of interest, baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus dijauhkan dari segala tarikan kepentingan golongan maupun aktivitas politik praktis dari partai politik peserta pemilu.

Sedangkan, menurut hemat saya, upaya untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan harus didekati dengan tiga cara. Yaitu berkaitan dengan pentingnya keterbukaan (disclosure), pengaturan yang jelas dan pasti (regulation), serta keterbatasan terhadap usaha-usaha yang berbau bisnis.

Hal itu juga harus diperkuat dengan memastikan kode etik yang diterapkan. Misalnya, aturan yang menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara pemilu tidak dibenarkan masuk untuk menjadi anggota salah satu partai politik atau organisasi sosial lain yang dapat mengganggu sikap netral.

Namun bila ditinjau dari kondisi kesejateraan ekonomi, secara umum masih relatif belum sejahtera. Dan melihat banyaknya penyelenggara pemilu yang memiliki kebutuhan dasar dengan bekerja sebagai petugas pemilu (job seeker), maka akan sulit bagi mereka dapat memegang teguh amanat netralitas tersebut.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong terpenuhinya kebutuhan mendasar secara sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Mengingat aspek penting kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (*)

* Penulis adalah insan pers di Kabupaten Jombang sekaligus manajer marketing JombangTIMES

Tag's Berita opini

End of content

No more pages to load