Semua Instrumen Sistem Demokrasi Wajib Menjaga Kelestarian Lingkungan

Lutfi Utomo, manajer marketing JombangTIMES
Lutfi Utomo, manajer marketing JombangTIMES

JATIMTIMES, JOMBANG – Berbicara mengenai pelestarian lingkungan, sejatinya kita tidak hanya berbicara mengenai berapa banyak pohon yang akan kita tanam, melainkan juga mengenai bagaimana cara menjaga kelangsungan hidup pohon yang telah ada.

Namun, coba kita perhatikan pohon-pohon yang ada di sepanjang jalan. Pohon-pohon tersebut kini mulai beralih fungsi dari yang semula sebagai peneduh dan penyerap polusi menjadi sarana “kampanye politik”. Betapa tidak, berbagai macam alat peraga kampanye (APK) terpasang secara sembarangan batang pohon. Tindakan pemasangan APK di pohon ini telah melanggar etika dalam berdemokrasi.

Telah dipahami bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan. Dan juga, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka Pemerintah Kabupaten Jombang membuat aturan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Pasal 6 huruf g yang melarang menempelkan dan/atau memaku reklame, selebaran, poster, slogan, stiker, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, telepon umum, pipa-pipa air dan pohon di tepi jalan, taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, setiap orang yang memasang dan menempel spanduk, poster, baleho dan jenis periklanan lainnya pada tanaman penghijauan atau pohon pelindung di lokasi taman dan median jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 4.000.000.

Memeperhatikan persoalan dan kaitannya dengan aturan/keputusan hukum tersebut diatas, maka penyelenggara pemilu melalui KPU  menerbitkan Peraturan KPU Nomor  4 Tahun 2017 tentang Kampanye, alat peraga kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. 

Larangan pemasangan di tempat umum yang dimaksud di atas antara lain,  tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan taman serta pepohonan.

Namun, para peserta atau tim suskes maupun pihak terkait, tampaknya, kerap tidak mengindahkan peraturan yang pro-lingkungan tersebut. Bahkan ketidakpedulian mereka dapat kita jumpai dengan mudah dengan ditemukannya APK yang terpasang dengan cara terikat, terpaku dan tertempel di batang pohon-pohon pinggir jalan.

Jika pelanggaran yang terjadi tidak diselesaikan dengan baik,  yaitu dengan penjatuhan sanksi kepada pasangan calon atau tim sukses pasangan calon ataupun pihak terkait dari pasangan calon, yang diduga telah sengaja melakukan pelanggaran, maka bisa dipastikan itu menjadi gambaran buruk bagi kemajuan proses berdemokrasi kita.

Bukan tidak mungkin pelanggaran-pelanggaran lainnya akan terus bermunculan di setiap kesempatan tahapan pemilu yang diadakan. Mimpi menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bermartabat akan menjadi slogan belaka.(*)

* Penulis adalah insan pers di Kabupaten Jombang sekaligus manajer marketing JombangTIMES

Editor :
Publisher : Sandi Alam
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top