Ini Keuntungan Pemkot Blitar dari Mal Blitar Square

Widodo Saptono Johanes, kepala BPKAD Pemkot Blitar.(Foto : Team BlitarTIMES)
Widodo Saptono Johanes, kepala BPKAD Pemkot Blitar.(Foto : Team BlitarTIMES)

JATIMTIMES, BLITAR – Pembangunan pusat perbelanjaan dan pembaharuan gaya hidup di Kota Blitar, yakni Mal Blitar Square, disambut suka ria oleh warga Blitar Raya. Di sisi lain, ada sorotan dan apresiasi yang positif di mata Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Blitar menilai, eksistensi Blitar Square selain bisa menguntungkan masyarakat luas karena ada pusat hiburan dan pembaruan gaya hidup (lifestyle), diharapkan bisa memberi keuntungan yang maksimal untuk kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui PAD (pendapatan asli daerah) dalam pajak daerah.

"Orientasi terkait dengan PAD, kami mendapatkan biaya sewa dari konsep bangun guna serah (BGS) itu per tahun kita mendapatkan kontribusi. Kemudian, kami diberi area sebesar 10 persen dari lahan yang ada. Ada bioskop, restoran dan parkir. Semua itu sangat membantu pengoptimalan PAD kita," jelas Kepala BPKAD Pemkot Blitar Widodo Saptono Yohanes saat dihubungi BLITARTIMES di kantornya, Rabu (10/10/2018).

Widodo juga berharap, adanya Blitar Square harus bisa dimanfaatkan secara optimal kepada masyarakat Kota Blitar yang memiliki kesempatan membuka lapak disana.

Produk unggulan usaha mikro yang dia bawa, kata Widodo, diharuskan bisa bersaing dengan geliat persaingan pasar yang tengah berlangsung di Mall Blitar Square.

"Jadi pemerintah Kota Blitar tidak hanya fokus bagaimana menguatkan PAD kita dari Blitar Square, namun kami punya harapan kepada masyarakat yang terlibat persaingan pasar di dalamnya. Agar bisa bersaing dengan pangsa pasar yang lain," ujarnya.

Meski secara keseluruhan Blitar Square belum di launcing secara resmi oleh Pemerintah Kota Blitar, sejak dibuka hanya untuk Bioskop, kedai dan restoran pada awal Agustus lalu, nyatanya cukup berhasil membuat geliat masyarakat untuk mengunjungi Blitar Square.

"Yang sudah kami jalankan adalah pajak hiburan. Untuk pajak restoran dan parkir perlu evaluasi. Pemerintah tidak serta merta menerapkan pajak tersebut, karena melihat dulu perkembangan pelaku usaha sekaligus manajemen Blitar Square bisa menghitung omset pajak parkir untuk dilaporkan ke kami selaku pengelola pajak daerah," tandasnya.

Melihat potensi pendulang PAD untuk Kota Blitar via Blitar Square, lanjut dia, yang sangat berpotensi berkontribusi untuk PAD adalah dari pajak tontonan. "Karena bioskop CGV ini tarafnya juga nasional dan di karesidenan kediri adalah bioskop yang paling modern, saya rasa sangat mudah untuk menyedot pengunjung," tukasnya. (*)?

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top