Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Wartawan Dikumpulkan DPRD Kota Probolinggo, Ada Apa?

Penulis : Agus Salam - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

17 - Oct - 2018, 17:43

Placeholder
Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghofur (Tengah) diapait dua wakil pimpinan saat berdialog dengan sejumlah awak media di ruang transit gedung DPRD Kota Probolinggo (Agus Salam/ JatimTIMES)

DPRD Kota Probolinggo meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan azas keadilan kepada wartawan seperti di lembaganya. Sebab, DPRD meyakini sikap pilih kasih dan diskriminasi terhadap media yang pernah diterapkan di lembaganya, juga terjadi di sejumlah OPD.

Seperti diketahui, sekretaris dewan (Sekwan) telah bersikap diskrimani terhadap media, terutama soal berita advetorial (Adv). Karenanya, Rabu (17/10) siang belasan wartawan dari media cetak, elektronik dan media online dikumpulkan di ruang transit gedung DPRD setempat.

Mereka diajak berdialog oleh pimpinan dewan, setelah salah satu wartawan tidak terima dengan perlakuan diskriminasi sekwan soal berita advetorial. Sang wartawan menganggap sekwan pilih kasih, lantaran advetorial diberikan ke media itu-itu saja. Ada sekitar 3 sampai 4 media yang berita advetoeialnya dibiayai oleh anggaran sekwan.

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Eko Kepala TU Sekwan membenarkan, kalau berita advetorial hanya untuk media tertentu. Ia mengaku tidak tahu, mengapa terjadi seperti itu. Menurutnya, hal tersebut kebijakan sekwan sebelumnya. “Saya tidak tahu. Karena begitu saya dimutasi, aturannya memang seperti itu. Ya, kami lanjutkan,” tandasnya, tanpa menyebut jumlah dan nama media yang dapat berita adv.

Ia berterus terang, tidak ada pengajuan penawaran secara tertulis dari media yang mendapat berita adv, tapi secara lisan. Wahyu Eko mangaku tidak berani menolak, karena hal tersebut merupakan aturan sebelum dirinya menjabat di TU Sekwan. Karena dianggap diskriminasi, pihaknya akan merangkul seluruh media di tahun anggaran 2019. “Nanti kami bagi semuanya. Tapi gantian ya, karena dananya terbatas,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghofur mengaku, tidak mengetahui kalau di lembaganya ada dana publikasi di media. Mengingat, selama dirinya menjadi pimpinan dewan, tidak ada laporan. Karenanya, ia mengatakan salut kepada wartawan yang mempersoalkan pilih-pilih media tersebut. “Kalau tidak ada gejolak dari wartawan, kami tidak tahu. Terima kasih ya, telah mengingatkan kami,” tandasnya.

Politikus dari PDIP tersebut meminta, agar kasus diskriminasi tidak terjadi lagi di tubuh sekwan. Dana publikasi yang ada di lembaganya, dipergunakan seadil-adilnya tanpa ada tebang pilih. Pria yang akrab disapa Rudi ini berharap nantinya, sekwan lebih terbuka. Sekwan harus melaporkan berita apa saja yang diiklankan dan media apa yang memuat berita tersebut. “Kami harus tahu. Masak kami bertiga sebagai pimpinan DPRD tidak tahu,” tambahnya.

Rudi juga  meminta, apa yang telah dilakukan lembaganya, juga diikuti oleh OPD yang lain. Sejumlah OPD harus memperlakukan media tidak berat sebelah, yang pada akhirnya persoalan yang menimpa di lembaganya akan terjadi di OPD.  “Kita transparan saja. Semua media punyak hak yang sama. Apalagi dana publikasi dari APBD. Semua media harus dapat. Tapi diatur dan harus jelas parameternya,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan wakil pimpinan dewan Mukhlas Kurniawan. Polittikus dari Partai Golkar ini meminta, sekwan membuat aturan dan parameter serta klasifikasi media. Menurutnya, jangan sampai terjadi, wartawan yang dekat dengan sekwan saja yang lebih banyak mendapat porsi berita adv. “Mari kita sepakati dulu parameter dan aturan mainnya. Kami juga masih mempelajari aturan soal berita publikasi tersebut.

Sedang Hizbullah Huda, salah satu wartawan koran harian terbitan Jawa Timur meminta, Pimpinan dan Sekwan memprioritaskan wartawan atau media yang sering meliput kegiatan DPRD. Sebab, selama ini, media yang dapat advetorial wartawannya jarang liputan di DPRD. Bahkan, untuk berita advetorial saja, mereka masih meminta kiriman dari wartawan yang meliput kegiatan dewan tersebut.

“Nah, inilah yang menyebabkan kita protes. Wartawan yang meliput, tidak dapat adv. Sedang wartawan yang tidak pernah datang ke DPRD dapat adv. Nah, inilah pemicunya. Jangan sampai ini terjadi lagi. Wartawan yang dapat adv harus datang meliput. Jangan minta kiriman berita dan foto,” pungkasnya.


Topik

Pemerintahan menerapkan-azas-keadilan-kepada-wartawan-seperti-di-lembaganya Kepala-TU-Sekwan Wahyu-Eko Ketua-DPRD Agus-Rudiyanto



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Agus Salam

Editor

Sri Kurnia Mahiruni