Bawaslu Lumajang Tak Segan Copot Banner Kampanye yang Dipaku di Pohon

Penyerahan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 di Kantor KPU yang disaksikan oleh Bawaslu. (Foto: Pawitra/JatimTIMES)
Penyerahan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 di Kantor KPU yang disaksikan oleh Bawaslu. (Foto: Pawitra/JatimTIMES)

JATIMTIMES, LUMAJANG – Pemilu 2019 akan digelar tahun depan, tepat tanggal 17 April 2019 sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bawaslu di tiap daerah juga sudah bersiap menghadapi pemilu yang digelar serentak untuk memilih presiden, anggota DPR RI, DPRD dan DPD.

Seperti halnya pesta demokrasi sebelumnya, Bawaslu tak segan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Termasuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), di mana KPU sudah membuat SK terkait lokasi pemasangan APK, juga beberapa larangan di dalamnya.

"Yang terbanyak saat ini yang menjadi temuan kita adalah APK yang dipaku di pohon. Ini kemarin banyak pelanggaran yang sudah kita proses, sebagian juga sudah ditertibkan Panwascam," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang H. Amin Sobari S.H. saat ditemui di Kantor KPU Lumajang, Rabu (7/11/2018).

"Untuk prosesnya kita bersurat dulu. Panwascam bersurat ke PPK, kemudian memberikan peringatan kepada pelaksana/peserta pemilu untuk menertibkan pelanggarannya. Kalau tetap tidak diturunkan ya terpaksa kami turunkan," lanjut H. Amin.

Terkait desain alat peraga kampanye yang dibuat parpol maupun calon DPD memang tidak ada ketentuan, kecuali untuk ukuran APK yang memang sudah ada batasannya sesuai PKPU.

"Yang jelas berbeda dengan pilkada kemarin, karena pesertanya lebih banyak, otomatis tugas kami juga lebih berat," tambah H. Amin Sobari di sela-sela acara penyerahan APK yang difasilitasi KPU kepada peserta Pemilu 2019.

Bawaslu Lumajang juga mengungkapkan bahwa Panwascam sudah mulai bergerak untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 ini, termasuk dari pengawas desa. Dari Bawaslu sendiri ada 3 orang Panwascam di masing-masing kecamatan, di desa dan di tiap TPS juga akan ada pengawas.

"Untuk kampanye di media sosial juga ada aturannya menurut KPU, ada batasan-batasannya. Kalau untuk money politic kami tidak segan-segan bertindak berkoordinasi dengan kepolisian, karena sesuai aturan hal itu masuk dalam pelanggaran pidana," tutup Ketua Bawaslu Lumajang.

Pewarta : Pawitra Huda Pradana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Lumajang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top