PP Perjanjian Kerja Pegawai Diteken Pemerintah Pusat, Ini Tanggapan Pemkab Jember

Caption Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR
Caption Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR

JATIMTIMES, JEMBER – Disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum lama ini mendapat respons Bupati Jember dr Hj Faida MMR. Menurut bupati perempuan pertama di Jember ini, disahkannya PP P3K merupakan respons baik yang diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap persoalan ribuan honorer dan GTT (guru tidak tetap).

“Ini respons baik dan jawaban yang diberikan pemerintah pusat dalam menangani persoalan honorer dan GTT. Sebab, persoalan ini tidak hanya terjadi di Jember, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Dan kemarin kami sudah mengundang kepala BKN pusat untuk rakor dengan BKD se-Jatim. Kebetulan saya sebagai korwil Apkasi Jawa Timur  dan persoalan ini juga menjadi bahasan saat itu,” ujar  Faida, Senin (3/12/2018) saat menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional di RRI Jember.

Menurut bupati, honorer dan GTT memang hanya punya dua pilihan jalur untuk menjadi pegawai negeri, yaitu melalui jalur PNS dan P3K. Dan P3K ini bisa bergerak jika PP sudah ditandatangani pemerintah pusat sebagai payung hukum.

“Memang ini sebuah pilihan yang harus disyukuri bersama karena memang untuk honorer dan GTT memiliki dua jalur untuk diangkat menjadi pegawai, yaitu jalur PNS dan P3K. Dan saat ini kami sudah menyiapkan SP-SP (surat penugasan) yang diterbitkan untuk GTT yang mengisi formasi kosong. Data itu yang akan kami kirim ke Kemenpan guna disetujui pengangkatannya untuk mengisi formasi kosong yang ada,” ujarnya.

Meski demikian, bupati berharap agar pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperioritaskan honorer maupun GTT dari daerahnya sendiri. “Memang persoalan untuk pengangkatan honorer dan GTT sangat penting. Ini menyangkut SDM. Soalnya, untuk menentukan masa depan bangsa, kualitas guru menjadi tanggung jawab bersama sehingga perlu diadakan tes seleksi bersama untuk persyaratan. Kami mendorong kepada pemerintah pusat agar pemerintah daerah diberi wewenang untuk memperioritaskan GTT dari daerahnya sendiri, seperti di Jember ya kami akan angkat GTT yang ber-KTP Jember. Apalagi kami tidak kekurangan suplai guru dan ini saya kira sebagai solusi,” pungkas Faida. (*)

 

Pewarta : Moh. Ali Mahrus
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Jember TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top