Aktivis Anti Korupsi Blitar Mangkir dari Pemeriksaan Polisi, Ini Kata Kuasa Hukumnya

Ilustrasi.(Foto : Tirto)
Ilustrasi.(Foto : Tirto)

JATIMTIMES, BLITAR – Nama Mohamad Trijanto (MT) sedang menjadi sorotan. 

Aktivis anti korupsi asal Blitar itu diproses oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan tersangka atas kasus penyebaran surat panggilan palsu KPK di medsos.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (30/11/2018) lalu, penyidik Satreskrim Polres Blitar melayangkan panggilan terhadap MT untuk diperiksa sebagai tersangka. 

Selasa (4/12/2018) kemarin, seharusnya MT dijadwalkan memenuhi panggilan. 

Namun, MT mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Blitar.

Kasubag Humas Polres Blitar Iptu Muhamad Burhanudin membenarkan MT tidak datang dalam panggilan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka. 

Menurutnya, baik MT maupun kuasa hukumnya tidak memberikan konfirmasi terkait alasan ketidak hadiranya dalam pemeriksaan pertama ini. 

"Tidak ada konfirmasi dari yang bersangkutan. Biasanya pemeriksaan dimulai jam kerja pukul 09.00 WIB. Tapi kemarin kami tunggu sampai malam, ternyata yang bersangkutan tidak datang tanpa pemberitahuan," ucap Burhanudin, Rabu (5/12/2018).

Menurut dia, karena tidak datang dalam panggilan pertama, pihaknya menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap MT. 

Surat panggilan kedua terhadap MT pun telah dikirimkan. Namun apabila  MT tidak juga datang, maka polisi akan melakukan upaya menjemputnya. 

"Yang jelas karena pada pemanggilan pertama MT tidak datang,  kami  mengirimkan panggilan kedua," imbuhnya.

Dikonfirmasi terkait hal ini kuasa hukum MT,  M Sholeh membantah klienya mangkir tanpa alasan.

Ia mengaku,  sebelumnya dia telah mengirim surat resmi permohonan penundaan pemeriksaan. Karena MT masih berada di Jakarta.

"Surat resmi permohonan penundaan pemeriksaan telah kami sampaikan. Bukan mangkir dari panggilan.  Klien kami sedang di Jakarta untuk mencari saksi ahli yang bisa meringankan tuduhan yang ditujukan padanya," ungkap Sholeh. 

Sebelumnya, MT pemilik akun Facebook "Mohammad Trijanto" dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran undang-undang ITE.

Akun tersebut diduga telah menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) untuk Bupati Blitar dan diupload di media sosial.

Laporan itu disampaikan oleh Pemkab Blitar melalui Kabag Hukum dan penasihat hukumnya yang terbit dalam Laporan Polisi Nomor B/315/X2018SPK/Jatim/ResBlitar tertanggal 16 Oktober 2018.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top