Rencana Detail Tata Ruang Ngajum-Wonosari Dibahas, Pemkab Malang Tidak Ingin Kecolongan

Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang saat menyampaikan materi tata ruang (Nana)
Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang saat menyampaikan materi tata ruang (Nana)

JATIMTIMES, MALANG – Tata ruang sebagai panglima. Begitulah dalam beberapa tahun lalu pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mengumandangkannya di berbagai daerah.

Tentunya kumandang tersebut terkait berbagai persoalan dalam tata ruang yang masih “jauh panggang dari api”. Pembangunan terus digenjot, tetapi tanpa adanya penataan dan peruntukan ruang yang sesuai dengan visi misi pemerintah maupun di tingkat daerah sendiri. Masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, adalah salah satu contoh kecilnya. Belum mengenai ekspansi industri di berbagai daerah yang akhirnya menimbulkan persoalan lingkungan hidup maupun sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Kondisi inilah yang sekuat tenaga dibendung atau diminimalisir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Baik melalui proses perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) maupun dalam tataran teknisnya di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang.

"Kita tentu tidak ingin kecolongan. Kabupaten Malang sangat pesat pembangunannya. Kalau tidak ada regulasi daerah yang mengatur detail tentang tata ruang dan zonasi, akan menjadi masalah besar di kemudian hari," kata Wahyu Hidayat Kepala DPKPCK Kabupaten Malang,  Jumat (07/12/2018).

Untuk melakukan proteksi dini, Pemkab Malang kembali melakukan pembahasan lintas sektoral terkait dokumen rencana detail tata ruang (RDTR). Kini, wilayah Ngajum dan Wonosari yang sedang digodok untuk dijadikan rancangan peraturan daerah (ranperda) RDTR.

DPKPCK Kabupaten Malang pun harus bersiap kembali mengawal hal tersebut. Setelah 4 Ranperda RDTR masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Kini dokumen RDTR Ngajum dan Wonosari siap untuk diluncurkan.

Seperti diketahui, mengawal Ranperda RDTR bukanlah perkara mudah. Membutuhkan waktu yang panjang,  seperti nasib 4 Ranperda yang membuat DPKPCK harus 'protes' ke pemerintah pusat yang belum memberikan lampu hijau untuk disahkan menjadi Perda.

"Butuh kerja keras dan kontinyu untuk mengawal Ranperda RDTR ini. Tapi memang ini prosesnya yang harus dilalui. Kita siap kembali mengawalnya nanti," tegas Wahyu.

Wahyu menjelaskan, dalam pengawalan Ranperda RDTR, pihaknya harus tunduk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang dan diikuti Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 8 Tahun  2017. Dimana telah terjadi perubahan terkait Persetujuan Substansi (PerSub).

Perubahan PerSub tersebut terkait dengan adanya tahapan persetujuan yang diserahkan oleh daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang (RTR), serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebelum adanya regulasi tersebut, PerSub yang dulu di meja Gubernur, berubah menjadi di Kementerian ATR/Kepala BPN.

PerSub dalam rangka penetapan Ranperda Tata Ruang dari Kementrian ATR/Kepala BPN, menjadi keharusan dengan adanya regulasi tersebut. PerSub inilah yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh Pemerintahan Provinsi maupun daerah dalam menetapkan Ranperda tata ruang sebelum dijadikan Perda.

"Ada lima substansi yang dikawal dalam PerSub oleh Kementerian ATR/Kepala BPN, yakni kesesuaian terhadap peraturan perundangan,  integrasi proyek strategis nasional, pemenuhan ruang terbuka hijau publik, kawasan hutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan dan aspek mitigasi bencana," urai Wahyu.

Dokumen RDRT Ngajum dan Wonosari yang secara lokasi nantinya menjadi lahan Badan Otorita Pariwisata (BOP) Bromo Tengger Semeru (BTS). Tidak lepas dari proses dan tahapan tersebut.

"Tapi, kita sudah memiliki pengalaman panjang dalam pengawalan tersebut. Semoga berlancar lancar. Sehingga seluruh Ranperda RDTR bisa diselesaikan dan dijadikan dasar hukum dalam tata ruang di Kabupaten Malang," ujar Wahyu.

Sementara, Kepala Bappenda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan, berbagai pembahasan mengenai RDTR tidak bisa menunggu sebuah wilayah menjadi tumbuh dan jadi. "Kalau seperti itu kita akan kecolongan. Karenanya kita aktif melakukan berbagai kajian dalam perencanaan tata ruang. Agar bisa mengantisipasi pertumbuhan yang sangat cepat di berbagai wilayah," ucap Tomie.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top