Tak Hanya Kepala BKD Yang Dicopot, 8 Lainnya Ikut Kena Sanksi Tegas

Kantor Pemkab Lumajang. (Foto: Pawitra/JatimTIMES)
Kantor Pemkab Lumajang. (Foto: Pawitra/JatimTIMES)

JATIMTIMES, LUMAJANG – Pemkab Lumajang akhirnya buka suara soal sanksi tegas yang dijatuhkan kepada beberapa ASN di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setelah pungli yang dilakukan BKD terkait kenaikan pangkat di lingkungan pemkab terkuak.

Fakta yang didapat dari kasus ini ternyata cukup mencengangkan. Tak hanya total nilai pungutan yang mencapai ratusan juta. Ternyata di balik gurita hitam di BKD ini, seorang tenaga kontrak terbukti menjadi operator pungli.

"Pihak yang sangat berperan terhadap skandal ini bukanlah pejabat eselon 2, juga bukan PNS, melainkan tenaga kontrak. Perannya luar biasa, dan ini yang kami heran," ungkap sumber internal pemkab, Jumat (7/12/2018).

Disebutkan ada beberapa pihak dari Dinas Pendidikan, yang berperan dalam administrasi seperti ijazah terkait kenaikan pangkat. Sementara itu, ada pula kepala dinas lain yang terancam posisinya karena diduga ikut menerima aliran dana dari pungli ini.

Sebelumnya, Bupati Lumajang H Thoriqul Haq mengakui jika ASN yang terlibat dalam kasus ini telah disanksi keras. Menurut dia, kenaikan pangkat dan administrasi pegawai di lingkungan pemkab sudah seharusnya menjadi tugas BKD. Jadi, tak seharusnya pungli seperti ini dibiarkan terus-menerus.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Lumajang Ir Indah Amperawati saat dikonfirmasi perihal sanksi ini tak dapat mengelak karena sanksi tersebut sudah dijatuhkan.

"Iya itu yang kami sesali. Saya dan Pak Bupati sebenarnya sedih dan tidak ingin melakukan sidak, pemeriksaan atau investigasi di lingkungan pemkab. Tapi ini sekaligus pelajaran bagi saya, Cak Thoriq dan seluruh ASN untuk terus menjaga dan mengendalikan kinerja pemerintahan," ungkapnya.

Berikut ini nama pejabat dan ASN yang dijatuhi sanksi tegas. Yakni NAY (BKD), sanksi bebas jabatan; M (Dinas Pendidikan), sanksi bebas jabatan; K (BKD), sanksi bebas jabatan dan dimutasi;  HS (BKD), sanksi bebas jabatan dan mutasi; R (BKD), sanksi turun pangkat 1 tahun.

Selain itu, ada SWP (staf BKD), sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis; N (staf BKD), sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis; NN (staf BKD), sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis; HA (tenaga kontrak), sanksi diberhentikan.

Wabup juga menegaskan kepada semua ASN jangan sampai merusak tata kelola pemerintahan. Sekaligus mewanti-wanti kepada seluruh ASN agar melaksanakan tugas dan amanah dengan baik, melayani rakyat dengan baik.

"Ini peringatan keras, terutama buat alumni sekolah kader pemerintahan dan aparatur secara keseluruhan. Buat pejabat yang tidak mematuhi, silakan minggir saja. Iya, silahkan minggir saja!," tegasnya. (*)

Pewarta : Pawitra Huda Pradana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Lumajang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top