Lawan Polres Blitar, Aktivis Anti-Korupsi Daftarkan Praperadilan

Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)
Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)

JATIMTIMES, BLITAR – Aktivis anti-korupsi Mohamad Trijanto mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Blitar, Jumat (7/12/2018). Langkah ini diambil setelah Trijanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) oleh Polres Blitar.

Trijanto datang ke Pengadilan Negeri Blitar sekitar pukul 13.00 WIB, bersama tim kuasa hukum dan massa pendukung. "Hari ini kami daftarkan praperadilan terkait penetapan Trijanto sebagai tersangka ," ungkap M. Sholeh, kuasa hukum Mohamad Trijanto.

Dikatakan Sholeh,  praperadilan ini diajukan karena ada sejumlah kejanggalan dalam penetapan Mohamad Trijanto sebagai tersangka.  Penyidik Polres Blitar dinilai tidak prosedural dalam menetapkan Trijanto sebagai tersangka.

Menurut dia, dalam kasus ini tidak dilakukan gelar perkara yang mengundang semua pihak supaya ada azas keterbukaan apakah memang kasus ini cukup bukti baik menurut UU ITE  maupun UU  nomer 1 tahun 46. Kejanggalan lain 
yang diutarakan M. Sholeh,  kasus ini dilaporkan bagian hukum tanggal 16 Oktober dan sprindik juga terbit di tanggal yang sama.  Padahal seharusnya  proses penyidikan harus melalui  penyelidikan terlebih dulu. 

"Ketika peristiwa itu ada maka ditingkatkan jadi penyidikan untuk mencari tersangka. Faktanya Trijanto baru diperiksa tanggal 22 Oktober. Begitu juga Bupati Blitar Rijanto. Kok sprindik bisa keluar 16  Oktober. Inilah yang menurut kami membuat proses penetapan Trijanto sebagai tersangka tidak prosedural sehingga menjadi cacat hukum. Kalau itu cacat hukum maka konsekuensinya lembaga praperadilan harus membatalkan status tersangka Trijanto," ujarnya.

Pihaknya juga mempertanyakan, apakah kasus ini masuk dalam wilayah yuridiksi Polres Blitar. Sebab, Mohamad Trijanto mengunggah status Facebook di Kota Blitar sehingga yang berwenang mengusut adalah Polres Blitar Kota.

"Trijanto itu tinggalnya di Kota Blitar, dia mengunggah status Facebook itu juga di Kota Blitar. Kenapa kemudian justru yang mengusut Polres Blitar, bukan Polres Blitar Kota," tambah dia. 

Selain itu,  pihaknya menyayangkan hanya Trijanto sebagai pengunggah yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara dua orang lainya yang pertama kali menginfokan adanya surat panggilan palsu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada bupati Blitar adalah seseorang berinisial YG dan T. 

"Kedua orang ini harusnya jadi terangka lebih dulu baru Trijanto. Karena mereka berdua yang bertanggung jawab pertama memberi informasi terkait surat itu,"  tegasnya.

Apalagi, dalam penanganan kasus ini penyidik Polres Blitar juga dinilai pilih kasih. Sebab, Bupati Blitar Rijanto diperiksa di pendapa Kabupaten Blitar bukan dipanggil ke Polres Blitar. "Bupati pun diperiksa tidak di Polres tapi di pendopo.

Ini menurut kami menyakitkan. Seakan- akan yg namanya pelapor terlapor ada kelasnya. Padahal siapapun di mata hukum itu sama mau bupati mau predisen mau tukang becak semua sama," kata Sholeh.

Dengan fakta ini pihaknya berharap ada keberanian dari hakim praperadilan untuk mencabut status tersangka Trijanto.

Sebelumnya, Kasubag Humas Polres Blitar Iptu M Burhanudin mengatakan  penetapan Mohamad Trijanto sebagai tersangka telah sesuai prosedur yang ada.  Termasuk gelar perkara yang disoal tim kuasa hukum Mohamad Trijanto dengan alasan penyidik tidak mendatangkan semua pihak dalam gelar perkara agar ada azas keterbukaan. 

"Gelar perkara sudah kami lakukan intern pihak kepolisian, dan proses itu tidak perlu kami publikasikan. Gak masalah jika terlapor merasa keberatan, karena itu haknya dia," katanya.

Trijanto melalui medsosnya diketahui  mengunggah foto sampul surat panggilan terhadap Bupati Blitar Rijanto yang diduga dari KPK dan sejumlah pejabat Pemkab Blitar.  Namun setelah dikonfirmasi ke KPK, pihak komisi anti rasuah menyebut surat tersebut palsu. Dan KPK juga menegaskan, tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Bupati maupun pejabat lainya di  Pemkab Blitar. 

Kepada Trijanto, polisi menerapkan Pasal 14 ayat 1 atau ayat 2, atau pasal 15 UU no 1 th 1946 tentang peraturan hukum pidana. Atau pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU no 19 th 2016 tentang perubahan atas UU no 11 th 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top