Petugas PPK Bertambah, Antisipasi Tingginya Potensi Kecurangan Pemilu di Tingkat Kecamatan

Ilustrasi Pemilu 2019. Santoko Ketua KPU Kabupaten Malang menyampaikan beberapa langkah dalam mengantisipasi kerawanan dan kecurangan pemilu (Ist)
Ilustrasi Pemilu 2019. Santoko Ketua KPU Kabupaten Malang menyampaikan beberapa langkah dalam mengantisipasi kerawanan dan kecurangan pemilu (Ist)

JATIMTIMES, MALANG – Pemilu tahun 2019 tinggal hitungan bulan. Waktu yang semakin mendekat dengan pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif disikapi dengan persiapan matang dalam mengantisipasi berbagai lahirnya potensi kecurangan yang akan meningkatkan kerawanan di wilayah Kabupaten Malang.

Upaya dalam mengantisipasi tersebut adalah dengan ditambahnya jumlah personil Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Malang. Dari jumlah 99 PPK menjadi 165 orang yang akan bertugas di 33 kecamatan.

Penambahan personil PPK secara khusus ditujukan untuk meminimalisir lahirnya potensi kecurangan yang secara langsung akan meningkatkan kerawanan di akar rumput. Pasalnya, disinyalir tingkat kerawanan dan potensi kecurangan akan lebih kuat terjadi di tingkat kecamatan.

"Disinyalir tingkat kerawanan dan potensi kecurangan ada di tingkat kecamatan. Karena itu kami meminta pada PPK agar lebih meningkatkan dan fokus pada tupoksinya," kata Santoko Ketua KPU Kabupaten Malang, Jumat (04/01/2019).

Santoko melanjutkan, tentunya selain untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya dalam penambahan anggota PPK tidak sekedar karena adanya dugaan praktik kecurangan dan kerawanan akan lebih banyak terjadi di kecamatan saja. Tapi didasarkan juga pada Keputusan KPU RI Nomor 221 tahun 2018 dan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 1509 tahun 2018. 

"Jadi penambahan personil juga akan semakin menyolidkan beban kerja nantinya di kecamatan. Apabila soliditas ini terbentuk tentunya akan bisa menekan juga potensi-potensi yang tidak diinginkan dalam pemilu," ujarnya.

KPU Kabupaten Malang, berharap banyak atas keberadaan badan pekerja ad hoc tersebut. Karena, sukses tidaknya pemilu yang tinggal sekitar 4 bulan datang, berada di tingkat kecamatan yang menaungi desa-desa di wilayahnya.

Dengan posisi tersebut, KPU berkali-kali menegaskan agar PPK  fokus dalam tugasnya dan menghindari diskusi yang tidak produktif yang berkaitan dengan kontestasi pemilu. Selain tentunya bisa  berlaku adil, dengan memberi akses informasi dan pelayanan yang sama kepada para peserta pemilu. 

"Ini yang kerap kita tegaskan kepada PPK. Dengan harapan demgan sikap tersebut   dapat meminimalisir timbulnya sengketa dan perselisihan diantara peserta maupun pendukung Pemilu di akar rumput," urai Santoko.

Ekspektasi tinggi KPU serta masyarakat kepada PPK tentunya juga didasarkan pada adanya kebijakan pemerintah dalam urusan honorarium. Dimana pemerintah telah menaikkan honor PPK dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Dari data KPU Kabupaten Malang untuk honorarium PPK adalah Rp 2 juta. Sedangkan untuk badan pekerja lainnya,, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rp 900 ribu dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Rp 550 ribu.

"Jadi semoga dengan adanya kenaikan honor tersebut semakin lebih memberikan motivasi dalam menyukseskan pemilu," ucap Santoko yang juga menyatakan persiapan pemilu di 8.409 TPS di wilayah kabupaten Malang saat ini sudah terbilang maksimal. “Persiapan kita bagus, dan siap untuk melaksanakan pemilu," pungkasnya.
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top