Tuduh DPRD Kota Blitar Anti Pancasila, Kuasa Hukum Maxi Brilian Dipolisikan

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar saat melapor ke Polres Blitar Kota.(Foto : Team BlitarTIMES)
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar saat melapor ke Polres Blitar Kota.(Foto : Team BlitarTIMES)

JATIMTIMES, BLITAR – Kalangan wakil rakyat di DPRD Kota Blitar melaporkan Surpriarno, kuasa hukum Maxi Brilian ke Polres Blitar Kota, Selasa (8/1/2019).

Supriarno dipolisikan setelah menuduh DPRD sebagai lembaga anti pancasila dalam aksi unjuk rasa, Senin (7/1/2019).

Dalam aksi itu, Supriarno dalam orasinya menyebut DPRD Kota Blitar anti Pancasila dalam memberi rekomendasi kepada Pemkot Blitar terkait penutupan karaoke Maxi Brillian. 

Ada enam  anggota DPRD Kota Blitar yang datang ke Polres Blitar Kota. Mereka di antaranya satu pimpinan dewan dan sejumlah ketua fraksi.

"Atas nama lembaga kami melaporkan seseorang berinisial S, yang menurut teman-teman fraksi menyinggung dan mendiskreditkan lembaga DPRD Kota Blitar saat aksi unjuk rasa," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

Senada dengan Totok, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Karya Demokrat, M Nuhan Eko Wahyudi, menilai apa yang diucapkan S adalah sebuah pelecehan. 

Setelah melakukan rapat, pimpinan dan ketua fraksi di DPRD Kota Blitar sepakat melapor ke polisi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Kota Blitar.

"Apa yang dilakukan DPRD Kota Blitar sudah sesuai dengan norma hukum. Rujukan kami dari Perda nomer 1 tahun 2017 bahwa semua kegiatan yg melanggar norma kesusilaan harus diberi sanksi. Apalagi Pancasila ini kan dasar dari semua dasar hukum. Kalau menyebut kita seperti itu berarti kan menyamakan kita dengan organisasi terlarang," papar Nuhan.

Dalam laporannya DPRD Kota Blitar membawa bukti berupa dokumen proses pemberian rekomendasi dan bukti video saat terlapor menyatakan DPRD Kota Blitar anti Pancasila.

Sementara saat dihubungi terpisah, Supriarno tak mempermasalahkan pelaporan dirinya oleh DPRD Kota Blitar. 

Menurut dia, tudingan yang diarahkanya kepada wakil rakyat tersebut didasari fakta. 

DPRD disebut secara sepihak memberikan rekomendasi tanpa mendengar pendapat dari manajemen Maxi Brilian. 

"Bagus itu (pelaporan). Kita uji bersama-sama. Saya kemarin tidak sedang berorasi atau sekedar ngomong. Saya justru sedang berargumentasi dan saya serius," kata Supriarno melalui pesan singkat Whatsapp.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Ipda Dodit Prasetya mengatakan kasus tersebut sudah diterima oleh polisi. 

Petugas kini sedang mendalami kasus pelaporan dugaan pelecehan lembaga Negara tersebut. Dan segera melakukan penyelidikan. 

"Laporan sudah kami terima secara resmi untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan," pungkasnya.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top