BPD Mangliawan Minta Pemkab Malang Turun Tangan Atas Eksploitasi Sumber Air Wendit

Sumber Air Wendit, Mangliawan, Pakis sebelum adanya eksploitasi PDAM Kota Malang (Ist)
Sumber Air Wendit, Mangliawan, Pakis sebelum adanya eksploitasi PDAM Kota Malang (Ist)

JATIMTIMES, MALANG – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mangliawan yang mendapat aduan dan keluhan warganya atas eksploitasi PDAM Kabupaten Malang, meminta pemerintah Kabupaten (pemkab) Malang untuk turun tangan. 

Bukan sekedar dalam proses kontribusi PDAM Kota Malang terhadap Pemkab Malang yang sempat memanas di tahun 2017 lalu sebagai pemilik wilayah. Tapi, lebih pada bagaimana pemkab Malang secara tuntas menyelesaikan efek eksploitasi sumber air yang membuat masyarakat kesulitan mengakses air bersih.

Rokiman dari BPD Mangliawan menyampaikan khusus hal tersebut kepada pemkab Malang. " Kita berharap pemkab turun tangan karena ini wilayahnya. Kita tidak ingin persoalan ini semakin meruncing karena eksploitasi air ini," kata Rokiman kepada MalangTIMES, Selasa (08/01/2019).

Rokiman melanjutkan, warga semakin resah dan bisa terjadi konflik horizontal dengan adanya persoalan yang tidak pernah tuntas tersebut. Hal ini sudah mulai terlihat riaknya. Dimana antara warga dusun satu dengan lainnya di Desa Mangliawan sudah mulai saling mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan PDAM Kota Malang. "Ada warga dusun yang memang digratiskan untuk air bersih. Sedangkan dusun lainnya tidak. Ini kalau dibiarkan terus akan berujung konflik," ujarnya.

Di dusun Lowoksuruh dan Wendit Timur, warganya mendapatkan kebijakan tersebut dari PDAM Kota Malang. Sedangkan lainnya tidak mendapatkan hak tersebut dan tetap membayar untuk mendapatkan air bersih kepada PDAM Kota Malang.

Kondisi tidak kondusif inilah yang kini dijembatani juga oleh BPD Mangliawan. Sedangkan PDAM Kota Malang sama sekali tidak peduli dengan adanya ancaman konflik horizontal tersebut. "Pihak PDAM tidak peduli sama sekali, mas. Karenanya kami rapatkan hal ini dan akhirnya mengerucut pada opsi somasi," jelas Rokiman.

Persoalan lainnya adalah mengenai kewajiban PDAM Kota Malang terhadap masyarakat mengenai kewajiban pemegang izin pengusahaan air tanah agar memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. 

Warga mempertanyakan perihal kompensasi tersebut yang selama ini masih dirasa belum dilakukan oleh PDAM Kota Malang.
"Ini juga yang dipertanyakan warga. Walau PDAM Kota Malang sudah melakukan itu, tapi air yang dieksploitasi itu setiap harinya berapa banyak. Serta yang diberikan ke masyarakat berapa. Ini yang tidak pernah terbuka PDAM ke kita. Makanya warga minta ada hitung ulang lagi," ujar Rokiman.

Sikap tidak terbuka PDAM Kota Malang juga disampaikan Zulham Mubarok yang mengadvokasi warga Mangliawan dalam persoalan ketidakadilan perlakuan PDAM Kota Malang.
Zulham bahkan menyampaikan dalam persoalan berapa debit air setiap harinya diambil PDAM Kota Malang, tidak ada yang tahu data validnya. "Kalau cuma baca di meteran lama PDAM tidak bisa dijadikan patokan. Meteran itu gampang dimanipulasi," tegasnya sambil mencontohkan berbagai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi semenjak 36 tahun lamanya oleh PDAM Kota Malang tanpa diikuti secara berimbang dengan tata kelola lingkungan.

Berbagai persoalan tersebut yang membuat warga Mangliawan meminta pemkab Malang untuk turun tangan dan secara tuntas menyelesaikan persoalan yang berlarut dan berkarat tersebut. "Jadi kita meminta pemkab Malang turun tangan. Bukan sekedar persoalan sumber air ini bisa jadi PAD atau lainnya," ujar Zulham.

Seperti diketahui, PDAM Kota Malang hanyalah pemegang izin pengusahaan air tanah yang diikat dengan adanya perjanjian kerja sama antara pemkab Malang dengan Pemkot Malang terkait Sumber Air Wendit. Perjanjian tersebut sesuai kesepakatan, tiap tiga tahun sekali harusnya dilaksanakan addendum (pembaruan klausul kerja sama). Namun, hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pemkot Malang. Bahkan, sejak berakhirnya perjanjian di tahun 2016 lalu.

Angka kontribusi PDAM Kota Malang yang memakai sumber air Wendit pun jauh dari kebijakan Kementerian PUPR. Dimana harga normal air per meter kubik adalah Rp 1.500. Tapi, PDAM Kota Malang hanya membayar Rp 80 per meter kubik. Padahal PDAM Kota Malang menjual air kepada warga Kota Malang seharga Rp 2.800 hingga Rp 3.500 per meter kubik di tahun lalu.

Hal ini yang saat tahun lalu membuat berang DPRD Kabupaten Malang. Sehingga lahir dua opsi terhadap PDAM Kota Malang, yaitu mengurangi volume debit air yang dialirkan ke wilayah Kota Malang. Serta, Pemkab Malang berencana mengambil alih pengelolaan Sumber Air Wendit beserta sarana dan prasarana penunjangnya. Ternyata, kondisi tersebut tetap deadlock. Hingga akhirnya persoalan tersebut masuk ke Kementerian PUPR.

Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang dalam obrolan chat-nya menyampaikan, dari pertemuan tersebut kontribusi PDAM Kota Malang naik. Dari  Rp 80 menjadi  Rp 130 dengan  kewajiban mengembalikan Rp 30 untuk pelestarian lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Kontribusi tersebut tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi yang sempat disampaikan pemkab Malang sendiri. Yaitu  di atas Rp 600 sampai Rp 800 per meter kubik. "Kita tidak ingin konflik. Kita tahu kalau air itu kebutuhan masyarakat," ucap Hari.

Hal tersebut, ternyata tidak membuat PDAM Kota Malang lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat sekitar sumber air Wendit. Sehingga menimbulkan konflik baru, setelah usaha pemkab Malang hanya berhasil menaikkan kontribusi senilai Rp 50 dari harga awal.
"Bila tidak diantisipasi secepatnya, potensi terjadinya konflik horizontal dapat tumbuh dan berdampak terhadap kelangsungan eksploitasi Sumber Wendit yang tentunya akan menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar bagi PDAM Kota Malang," ujar Rokiman yang sekali lagi meminta pemkab Malang turun tangan.
 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top