300 Ribu Mahasiswa Pendatang di Malang Terancam Tak Gunakan Hak Suara

Petugas KPU Kota Malang yang membuka booth-booth di kegiatan kampus untuk melakukan sosialisasi pindah pilih. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Petugas KPU Kota Malang yang membuka booth-booth di kegiatan kampus untuk melakukan sosialisasi pindah pilih. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Keberadaan lebih dari 50 perguruan tinggi membuat tak kurang 300 ribu mahasiswa  tinggal di Kota Malang. Sayangnya, para mahasiswa rantau itu terancam tidak akan mencoblos atau menggunakan hak suara pada Pemilu 2019, April mendatang. 

Sebagai kota pendidikan terbesar ketiga di Indonesia, setelah Bandung dan Yogyakarta, Kota Malang dipadati oleh penduduk pendatang berstatus mahasiswa. Mereka umumnya telah dalam usia memiliki hak pilih. "Mereka rawan tidak menggunakan hak pilih karena tidak tahu caranya agar tetap bisa memilih," ujar komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Fajar Santosa. 

Dalam pergelaran pilpres dan pileg mendatang, mahasiswa maupun pelajar diharap tetap memberikan hak pilihnya meski saat pemilihan sedang tidak ada di daerah asalnya. "Ada kebijakan pindah pilih yang bisa dilakukan agar mahasiswa maupun pelajar dari luar Kota Malang tetap bisa berpatisipasi dalam pemilu," terangnya. 

Melihat hal tersebut, lanjut Fajar, KPU Kota Malang gencar melakukan sosialisasi proses pindah pilih pada pemilih pemula tersebut. Fajar mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan melalui program kunjungan ke kampus dan sekolah. "Kami ada program goes to campus maupun datang ke sekolah-sekolah," tuturnya.

Selain tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, tahapan pemilu termasuk proses pindah pilih juga disisipkan dalam kegiatan tersebut. "Program sosialisasi terus berjalan, harapan kami generasi muda tidak golput dalam pemilu," kata Fajar. Secara prinsip, sambung Fajar, untuk bisa ikut pindah pilih, maka pemilih yang bersangkutan harus terdaftar dulu dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah masing-masing. 

Mahasiswa yang sudah masuk DPT, tinggal mengisi formulir pindah pilih yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu dari daerah asal. "Setelah itu, datanya diverifikasi oleh PPS di Kota Malang. Untuk menyampaikan hak pilih pada saat hari H 19 April mendatang, warga yang melakukan pindah pilih harus membawa KTP atau surat keterangan," ungkapnya. 

Meski demikian, pindah pilih tetap memiiki konsekuensi terkait pemberian surat suara. Untuk mahasiswa di luar Pulau Jawa yang berdomisili di Kota Malang misalnya, hanya akan menerima surat suara pemilihan presiden saja. "Ia tidak bisa mendapatkan surat suara pemilihan DPRD kota maupun provinsi," pungkasnya. 

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top