Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan perombakan pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pejabat sekelas kepala bagian, camat, dan pejabat administrasi lainnya. Tercatat ada belasan pejabat pimpinan pratama yang dilakukan rotasi maupun mergerbdan ratusan pejabat administrasi yang dimbil sumpah dan janji di pendapa Kabupaten Jombang, pada (11/1) sekitar pukul 14.00 WIB.
Pengambilan sumpah janji ini dilakukan langsung oleh Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab dengan juga dihadiri Sekdakab Jombang Akhmad Jazuli dan Wakil Ketua DPRD Mas'ud Zuremi. "Sebelum saya ambil sumpah dan janji, perlu saya peringatkan, sumpah dan janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara, memelihara dan menyelamatkan pancasila dan UUD 1945 serta terhadap kesejahteraan masyarakat," kata bupati.
Menurut Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/5/415.41/2019 bahwa terdapat 18 pejabat pimpinan pratama dan 366 pejabat administrasi yang diambil sumpah dan janji pada siang itu. Antara lain Kepala BKDPP Kabupaten Jombang Muntholip bergeser menjadi kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang. Posisi jepala BKD sendiri diisi oleh Senen yang sebelumnya kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB).
Nama lain yang bergeser posisi yakni, Heru Widjajanto yang sebelumnya kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)bkini menjabat jepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Posisi yang ditinggalkan Heru diisi oleh Purwanto yang sebelumnya asisten 1 bidang pemerintahan.
Semantara, dijelaskan bupati bahwa pelantikan yang digelar ini juga berkaitan dengan 4 OPD yang dilakukan penggabungan. Di antaranya, bidang kebudayaan yang dulu dibawa naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kini bergabung ke Dinas Pendidikan dan berganti menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Dinas Pariwisata bergabung dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
Dan juga bergabungnya Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Peternakan serta bergabungnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan.
"Ini kan merupakan suatu keharusan kita lakukan ini, karena ada 4 penggabungan dinas. Sehingga kita harus lakukan ini (rotasi jabatan, red)," terangnya.
Selain itu, sambung bupati, ratusan pejabat administrasi yang juga turut dilantik hari itu diharapkan bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. "Selamat untuk seluruh pejabat yang dilantik. Saya tegaskan dalam pengisian ini tidak ada unsur like and dislike. Semua pejabat saya minta menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga target kerja menuju Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing," tutupnya.