Konflik Dualisme Yayasan Kampus Akfar dan Akfarma, LBH Phasivic Minta Izin Operasional Dicabut

Yayasan Putera Indonesia Malang yang dipersoalkan Yayasan Putera Indonesia. (mapio.net)
Yayasan Putera Indonesia Malang yang dipersoalkan Yayasan Putera Indonesia. (mapio.net)

JATIMTIMES, MALANG – Konflik internal yayasan yang menaungi Akademi Farmasi (Akfar), Akademi Analis Farmasi dan Makanan (Akfarma) serta SMK Putera Indonesia Malang saat ini terus memanas dan tak kunjung selesai. Dualiseme yayasan, yakni Yayasan Putera Indonesia (YPI) dan Yayasan Putera Indonesia Malang (YPIM), sama-sama ngotot mengaku sebagai pengelola yang sah.

Kedua belah pihak sama-sama mengakui mengantongi SK akta yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) yang menjadi dasar mereka untuk tetap bertahan dan mengklaim sebagai pengelola yayasan akademi farmasi yang sah.

Ketua Umum LBH Phasivic R. Mas MH Agus Rugiarto SH yang juga kuasa hukum pihak YPI, mengatakan ketika ditemui di sebuah showroom mobil di kawasan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo (5/1/2019)  bahwa penguasaan dari pihak  ini tak melalui mekanisme yang benar dan telah melakukan tipu muslihat.

Itu karena tatus akta pengelola lama nomor 3 tahun 1999 sampai saat ini belum dibekukan atau dilikuidasi. Meskipun terdapat dua pengurus yang berpindah ke sebelah,  bukan berarti hal tersebut mengugurkan yayasan lama.

" Akta yang baru nomor 11 tahun 2007 yang dipimpin M. Wahyudi itu nggak ada kaitan sama yang lama. Itu pendirian yang baru. Dan yang lama memang belum dibekukan atau dilikuidasi," ungkapnya ketika diwawancarai.

Harusnya, jika sesuai prosedur, dalam penerbitan akta baru, harus ada sinkronisasi dengan akta lama. Hal itu berarti akta yang lama harus dibekukan terlebih dulu, setelah itu baru membuat akta yang baru.

Selain itu, bisa mengacu dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akta baru itu sebagai pengelola yang sah atapun ada surat keputusan dari pengelola lama untuk mengalihkan ke pengelola baru.

"Tentu yang kalu begini yang ditakutkan menjadi korban adalah mahasiswa. Sekarang pembayarannya juga terbagi jadi dua loket kan malah membingungkan. Dan nanti kita juga tak akan bertanggung jawab jika setelah membayar ke pihak sana (YPIM) mereka malah bermasalah," bebernya

Konflik sendiri bertambah panas setelah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengeluarkan sebuah SK terkait pengalihan hak YPI ke YPIM.

Dari terbitnya SK tersebut  juga membuat pihak Agus heran. Sebab, SK tersebut bisa keluar dengan cepat.  Kemudian berkembang dengan adanya temuan yang dikatakan Agus pihak YPIM mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 1 miliar untuk Prof AS sebagai pemulusan jalan dalam keluarnya Sk tersebut.

Jumlah Rp 1 miliar itu dua kali transaksi. Pertama Agustus sebesar Rp 600 juta dan kedua September Rp 400 juta. AS ini merupakan orang yang dekat dengan menteri.

"Kami menduga ada keterkaitan dengan SK. Keluarnya SK itu juga tak sesuai dengan Peraturan Menristekdikti Nomor 100 Tahun 2016, pasal 13 sampai 16. Di mana aturannya pengalihan harus ada surat dari yang lama maupun ada keputusan pengadilan.  Dan ini berarti inprosedural," jelasnya.

Ternyata tak sampai di situ saja. Pihak YPI yang sudah memang dalam perkara gugatan di PN maupun PT selanjutnya dilaporkan oleh pihak YPIN ke polda bahwa YPI telah meregulasi YPIM, karena saat itu SK Kemenristekdikti sudah beralih kepada YPIM.

"Kita nggak mau dan kita keberatan mau keluar. Karena putusan PN dan PT kita menang, kenapa itu tiba-tiba dikembangkan oleh penyidik lolda kemudian klien kami dijadikan tersangka katanya menyerobot," ucapnya.

Dan terkait permasalah yang pelik ini, pihaknya meminta menristekdikti untuk mencabut sementara izin operasional institusi Akademi Farmasi (Akfar) Putra Indonesia dan Akademi Analisis Farmasi dan Makanan (Akfarma) sampai perselisihan pengelolaan kampus dua akademi ini dianggap selesai.

"Kita lihat saja nanti apakah akan dicabut atau tidak. Kalau dicabut, ini akan selesai dan merupakan solusi yang tepat. Dan Kamis ini diundang oleh menteri sekretaris kabinet untuk membahas soal terkait menristekdikti," pungkasnya. 

Pewarta : Anggara Sudiongko
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top