Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo saat pers rilis rekruitmen P3K dan Surat Edaran (SE) (Agus Salam/Jatim TIMES)

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo saat pers rilis rekruitmen P3K dan Surat Edaran (SE) (Agus Salam/Jatim TIMES)


Pewarta

Agus Salam

Editor

Heryanto


Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin akan menindak tegas jajarannya jika ketahuan atau ada laporan bermain dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K. Wali kota juga meminta agar masyarakat melaporkan jika ada oknum PNS atau masyarakat yang mencoba bermain-main mencari keuntungan.

Pernyataan tegas itu disampaikan Wali Kota Hadi Zainal Abidin, saat pers rilis penerimaan P3K di lingkungan Pemkot Probolinggo, Kamis (7/2) sore di ruang lobi kantornya. Disebutkan, berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemkot Probolinggo mendapat jatah 25 P3K.

Dengan formasi, 21 tenaga guru dan 4 tenaga penyuluh pertanian. Prioritas yang akan direkrut adalah karyawan pemkot yang berstatus K2 yakni, mereka yang bekerja di pemkot bedasarkan SK wali kota. Namun, tidak menuntut kemungkinan warga yang tidak bekerja di pemkot, PTT atau GTT, diterima. “Memang prioritas K2. Tapi tergantung hasil test,” ujarnya.

Habib Hadi yang sore itu didampingi Wakil Wali Kota HM Soufis Sobri, Asisten Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kabag Humas dan Protokoler menyebut pendaftaran secara online mulai tanggal 8 hingga 16 Februari. 

“Ini murni hasil tes dan yang menentukan diterima atau tidak pemerintah pusat. Bukan kami. Makanya, jangan main-main mencari keuntungan. Kalau ketahuan, kami tindak tegas,” katanya.

Habib meminta masyarakat untuk segera melaporkan, siapa saja yang berjanji bisa meloloskan menjadi pegawai P3K, dengan imbalan sejumlah uang. Jika ada yang mengaku demikian, Habib Hadi meminta masyarakat untuk tidak percaya atau tergiur dengan  ulah orang yang tidak bertanggungjawab tersebut. 

“Kami mohon masyarakat untuk tidak percaya. Kami tidak ingin perekrutan P3K ini masyarakat jadi korban,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, wali kota juga menyampaikan bahwa dirinya telah membuat Surat Edaran (SE) yang siap untuk dikirim ke OPD dan perusahaan, BUMN dan BUMD yang berdomisili di wilayahnya. 

Dua SE tersebut berisi tentang ajakan kewajiban salat di tempat kerja. “Kewajiban menunaikan salat di tempat kerja dan membuat tempat salat, jika belum ada. Termasuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk salat,” katanya.

Khusus untuk OPD, Habib berharap, untuk menghentikan seluruh aktivitas jika telah berkumandang suara azan Duhur dan Asar. Dalam 2 waktu salat tersebut diminta, pegawai untuk melakukan salat berjamaah. 

Selain itu, OPD berkewajiban menyediakan tempat salat dan wudlu serta menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. “Kami akan keliling nanti. Ya, untuk mengecek pelaksanaan SE,” tandasnya.

Untuk perusahaan, BUMN atau BUMD serta pusat perbelanjaan atau toko diharapkan pegawai atau karyawannya mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai agama dan norma. 

Karenanya ia meminta, khusus karyawan perbankan dan pusat perbelanjaan mengenakan rok atau bawahan di bawa lutut. “Kalau sekarang ada karyawan yang pakaian seperti itu di bawah lutut, ya harus menyesuaikan. Dan harus menyediakan tempat salat dan menyediakan waktu salat bagi karyawannya ,” pungkasnya.


End of content

No more pages to load