Fix, Pilkades Serentak Kabupaten Malang Digelar Juni 2019

Suasana pilkades tahun lalu. Pemkab Malang telah memastikan pilkades 2019 dilakukan tanggal 30 Juni datang (dok Nana)
Suasana pilkades tahun lalu. Pemkab Malang telah memastikan pilkades 2019 dilakukan tanggal 30 Juni datang (dok Nana)

JATIMTIMES, MALANG – Tarik ulur waktu pelaksanaan pilihan kepala desa (pilkades) tahun 2019, akhirnya tersepakati. Pilkades tahun 2019 ini akan digelar tanggal 30 Juni, maju dari yang direncanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yaitu bulan Oktober.

Ketetapan pelaksanaan pilkades di 267 desa tersebut, disampaikan secara langsung oleh Didik Budi Muljono Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Jum’at (08/02/2019) seusai rapat koordinasi persiapan pilkades serentak.

“Atas berbagai pertimbangan, kita sepakati untuk pelaksanaan pilkades serentak tahun ini akan digelar tanggal 30 Juni 2019. Tanggal pilkades serentak itu bertepatan dengan hari libur sekaligus pilpres juga telah usai,” kata Didik.

Salah satu pertimbangan diajukannya waktu pilkades serentak tersebut adalah terkait pengamanan yang akan melibatkan personel kepolisian dan TNI. Selain evaluasi dari pilkades sebelumnya. Dimana, menurut Didik bahwa waktu yang ditentukan tersebut telah cukup longgar bagi pihak kepolisian dan TNI dalam melakukan pengamanan.

“Sedangkan mengenai evaluasi pilkades tahun lalu adalah mengenai banyaknya protes terkait hasilnya. Tapi semua bisa diselesaikan,” ujar Didik yang optimis pelaksanaan Pilkades Serentak 2019 di Kabupaten Malang bisa berjalan lancar, aman dan terkendali.

Finalisasi jadwal pilkades serentak tersebut, sebenarnya telah mencuat dari DPRD Kabupaten Malang yang meminta pelaksanaannya dilakukan di bulan Juli 2019. Pengajuan jadwal tersebut didasarkan pertimbangan masa jabatan penjabat sementara yang tidak akan terlalu lama apabila dilakukan di bulan Oktober 2019 seperti yang pertama kali disampaikan.

“Kita sarankan Juli waktu itu. Tapi dengan ditetapkannya di bulan Juni datang, saya pikir itu lebih baik,” ucap Didik Gatot Subroto politisi dari PDI Perjuangan ini.

Alasan lain pihak DPRD Kabupaten Malang saat itu, apabila dilakukan di Oktober 2019 adalah mengenai kesibukan anggota dewan di bulan tersebut. Dimana, biasanya di akhir tahun anggota DPRD sedang direpotkan dengan penyelesaian berbagai program legislasi daerah (prolegda).

“Hal ini tentunya akan membuat dewan fokus dalam proses tersebut. Bulan Juli yang kita sarankan, dengan alasan belum ada kegiatan signifikan di parlemen,” ujarnya.

Sedangkan di bulan Agustus merupakan fase pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024. Biasanya dilanjut dengan penyusunan tata tertib dan kode etik. “Artinya kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa di luar itu,” pungkas Didik.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top