Anang Hermansyah (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

Anang Hermansyah (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



Musisi sekaligus anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pegiat musik di Kota Malang belum lama ini (8/1). Dalam pertemuan tersebut, Anang menampung kritik dari para musisi Malang dan juga menjelaskan mengenai RUU Permusikan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan dan mendapat kritikan tajam pasal 32 yang membahas mengenai uji kompentensi musisi. Dalam Pasal 32 disebutkan bahwa setiap orang yang ingin diakui sebagai musisi oleh negara dan hukum wajib mengikuti uji kompetensi.

Pasal 32 berbunyi, (a) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi, (b) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi Pelaku Musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan pengalaman, (c) Standar kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.

Pasal 33 berbunyi: Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya setiap musisi yang ingin diakui sebagai musisi wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi terkait yang telah diatur oleh negara.

Pasal-pasal terkait uji kompetensi ini dirasa berpotensi mendiskriminasi musisi. Terlebih untuk musisi autodidak yang tidak dapat melakukan pertunjukan musik jika tidak mengikuti uji kompetensi.

Nah, Anang menjelaskan, uji kompetensi ini bukan dalam bentuk pengujian. Melainkan dalam bentuk portofolio seniman. "Pengurusannya mereka bilang cuma portofolio aja. Kalau portofolionya ada ya nggak ada pengujian. Aku udah tanya dan nggak ada yang susah. Dan nggak ada pengujian-pengujian, portofolio aja," terangnya.

Anang sendiri menegaskan, bahwa RUU ini masih dalam tahap rancangan. Masih dalam bentuk draft dan bisa diolah lebih jauh. "Dari awal antisipasinya kita memang ini banyak yang harus diubah. Aku sendiri juga nggak suka dengan pasal 5. Banyak pasal-pasal yang aku nggak suka. Tapi kan kalau diperbaiki bareng-bareng kan lebih enak," jelasnya.

Untuk diketahui, pasal 5 dalam draft itu mengatur musisi dalam melakukan proses kreasi. Isinya berupa tujuh poin yang berisi larangan mulai dari membuat musik yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, hingga membawa pengaruh negatif budaya asing.

Menurut Anang, pasal 5 adalah pasal karet yang bisa membelenggu kebebasan seniman. Pasal itu juga rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. "Ya pastinya pasal karet. Pastinya itu bisa membelenggu kebebasan kita. Itu bisa dipergunakan oleh orang-orang yang nanti aneh-aneh," ungkapnya.

"Dan aku bilang pasal 5 dibuang aja kalau memang ini berlanjut. Tapi kalau nggak berlanjut direform ulang sih terserah seperti apa legislator yang baru nanti," imbuhnya.
 

 

Tag's Berita

End of content

No more pages to load