Butuh Angkutan Masal, 6 Hal Ini Jadi PR Besar Kota Malang Versi KAHMI

Presidium KAHMI Malang Luthfi J. Kurniawan saat ditemui di Balai Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Presidium KAHMI Malang Luthfi J. Kurniawan saat ditemui di Balai Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Pertumbuhan Kota Malang dari kategori kota besar menjadi kota metropolitan menyimpan berbagai masalah yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Masalah-masalah klasik seperti kemacetan dan lingkungan dituntut memilliki solusi jangka panjang. 

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Malang mendata, setidaknya ada 6 pekerjaan rumah (PR) besar yang butuh solusi jangka panjang dari pemkot. Pertama, soal proteksi tata guna lahan. Kedua, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, proses mitigasi bencana dan pengelolaan sampah. 

Selain itu, soal kemacetan dan permasalahan pelayanan transportasi. Juga masalah penataan pasar modern dan optimalisasi pasar yang ada. Terakhir, terkait mekanisme pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik.

 "Enam poin itu telah kami sampaikan langsung pada Pak Wali (Wali Kota Malang Sutiaji). Juga ada sharing gagasan solusi-solusi yang bisa diambil pemkot," ujar Presidium KAHMI Malang Luthfi J. Kurniawan. 

Luthfi menguraikan, terkait masalah kemacetan dan pelayanan transportasi, pihaknya mendorong wali kota untuk membangun sistem angkutan masal. "Bisa dengan mengalihkan angkutan konvensional yang ada saat ini ke jenis trem atau yang lain dan ini terkoneksi dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang," terang pendiri Malang Corruption Watch (MCW)  tersebut. 

Tak hanya itu. Angkutan masal itu harus juga nyambung dari utara atau dari buangan tol. "Saat ini kan skemanya tol langsung masuk ke kota. Nannti jadinya bakal ribet. Ini yang harus diatur bertiga (Pemda Malang Raya)," ucap akademisi sekaligus pakar kebijakan publik itu. Dia menilai pertemuan intensif tiga pemerintah daerah diharapkan segera memiliki program nyata. 

Hal lain yang urgen, lanjut Luthfi, terkait aset daerah yang rawan hilang tanpa adanya pendataan yang jelas. "Kota ini kan punya banyak lahan aset yang tidur. Aset tidur ini kalau dihidupkan kemudian tidak berpindah tangan. Sekarang ini kan banyak aset tiba-tiba ada tiba-tiba hilang. Sementara pemkot ini lemah dalam konsep inventarisasi dan law enforcement (penegakan hukum)," tutur penulis buku Negara, Civil Society, dan Demokrasi itu. 

Jabaran dari poin-poin itu, lanjut Luthfi, telah diterima oleh Sutiaji. Menurut dia, telah menjadi komitmen KAHMI dalam mendorong pemajuan pembangunan yang berorientasi masyarakat. "Beberapa catatan pemikiran dan hal-hal krusial yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kota Malang. KAHMI Malang memandang masalah tersebut adalah hal yang urgen," pungkasnya. 

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top