Pakar Geosains Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Amien Widodo menyebut Malang Raya merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur yang rawan dengan bencana alam, salah satunya gempa bumi.
Hal itu dapat dilihat dari sejarah panjang Malang Raya yang memang beberapa kali dilanda gempa dengan kekuatan lumayan besar.
Sehingga dia meminta agar masyarakat lebih memahami proses alam tersebut, dan tidak mengartikannya sebagai sebuah azab Tuhan.
"Bencana bagian dari kejadian alam yang sudah terjadi sebelum manusia ada. Jadi bukan azab Tuhan," katanya pada wartawan usai mengisi seminar Mitigasi Bencana yang berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang, Minggu (17/2/2019).
Dia menjelaskan, potensi gempa di Jawa Timur sebenarnya sudah tercatat dalam pemetaan pada 1800.
Sederet peristiwa besar di Malang Raya sendiri terkait gempa bumi tercatat pada 1967 dan 2003.
Dengan kekuatan gempa mencapai 6,8 skala richter.
"Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semestinya menyampaikan sejarah panjang itu dan memberi pengetahuan agar masyarakat tak lagi kaget," imbuhnya.
Lebih jauh dia menyampaikan jika gempa bumi merupakan jenis bencana yang tidak dapat diprediksi kedatangannya.
Sehingga masyarakat wajib lebih waspada. Terlebih bencana ini dapat menimpa daerah mana saja.
Karena sifatnya memang sebuah proses alam. Di mana gempa merupakan sebuah konsekuensi bergeraknya magma dalam bumi yang menimbulkan pergerakan lempeng.
Magma dalam bumi harus terus bergerak sebagai perlindungan gelombang elektromagnetik dan berfungsi melindungi penghuni bumi dari serangan radiasi matahari.
"Tidak ada gempa tidak ada kehidupan. Gerakan lempeng memicu gunung berapi. Gunung berapi yang mengatur air dan iklim. Jadi itu bukan azab. Gempa yang tertulis dengan gempa yang ada di kitab suci. Mungkin tanggapan azab itu memang kliru. Ini murni proses alam," paparnya lagi.
Dia pun menyoroti peran pemerintah dalam setiap penanganan gempa yang terjadi di Indonesia.
Karena BPBD selama ini cenderung mencatat kerusakan dan kerugian saja.
Sementara jumlah korban sama sekali tak mendapat perhatian lebih.
Semestinya, lanjutnya, jumlah manusia yang terdampak menjadi sorotan dari pemerintah.
Pemerintah pusat pun dia harapkan mampu menerapkan SOP khusus bagi setia kota dan kabupaten di seluruh Indonesia dalam menangani masalah bencana.
"Ketika SOP jelas, maka akan ketahuan di mana sisi kesalahan penanganan bencana saat masih ditemukan korban. Sebagai pimpinan, pemerintah harus berada di garda terdepan untuk menjamin keselamatan warganya," tutup Widodo.