Sukseskan Pemilu dan Pilpres 2019, Ini Cara Jitu Pemkab Blitar

Deklarasi damai pemilu serentak oleh Forkopimda dan caleg Kabupaten Blitar.
Deklarasi damai pemilu serentak oleh Forkopimda dan caleg Kabupaten Blitar.

JATIMTIMES, BLITAR – Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Pemilu Legislatif 2019, berbagai persiapan dilakukan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang tertib aman dan damai.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar acara Fasilitasi dan Koordinasi Partai Politik dan Stakeholder Tahun 2019. Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan deklarasi pemilu damai dan ditutup dengan hiburan  campursari Guyon Maton Cak Percil cs.

Acara yang dihelat di Alun-Alun Kabupaten Blitar, Senin (11/3/2019) malam, itu dihadiri Sekda Pemkab Blitar Totok Subihandono, Kepala Bakesbangpol Pemkab Blitar Dicky Cobandono, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo. Juga Forkopimda Kabupaten Blitar, pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, kepala OPD se-Kabupaten Blitar, tiga pilar kecamatan, desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar dan calon legislatif Kabupaten Blitar.

Dalam sambutannya, Sekda Pemkab Blitar Totok Subihandono mengatakan kegiatan yang digelar kali ini merupakan momen yang strategis dalam menyosialisasikan dan menyukseskan Pemilu dan Pilpres 2019. Menurut sekda, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

“Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa dan rakyat untuk menjaga kualitas pemilihan umum tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Karena itulah, kualitas pemilihan umum bergantung pada sejauh mana undang-undang ini disosialisasikan dengan baik kepada stakeholders terkait dan penyelenggara pemilu,” ungkap Totok.

Ditegaskan, upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga, dengan demikian, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui pemilihan umum yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola dan terlembaga. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Hal ini akan dapat tercapai apabila seluruh komponen bangsa bahu-membahu mendukung pelaksanaan pemilu dengan didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan penghormatan hak-hak politik setiap warga negara,” tandasnya.

Sekda  juga menyinggung kiprah partai politik dewasa ini. Menurut dia, partai politik memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan bernegara. Selain sebagai sarana rekrutmen untuk mengisi jabatan politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, wadah aspirasi dan partisipasi rakyat, serta lembaga pendidikan politik bagi masyarakat. Dan lebih jauh adalah sebagai instrumen penting untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai kesejahteraan.

 Semenjak pasca reformasi, partai politik di Indonesia memiliki wajah-wajah baru. Partai politik kini lebih demokratis, bebas dari kontrol birokrasi, dan bukan lagi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.

“Harus diakui kehidupan berpartai kini berjalan ke arah yang lebih baik. Namun euforia demokrasi nyatanya telah mereduksi fungsi partai politik. Masyarakat berpartisipasi dalam politik hanya lima tahun sekali. Mesin-mesin politik hanya dinyalakan setiap lima tahun setiap kali ada pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Kondisi ini jelas kontraproduktif dengan semangat demokrasi yang kita cita-citakan bersama,” ujarnya.

Oleh sebab itu, menyongsong pemilu tahun ini, Pemkab Blitar mengajak kepada para pimpinan parpol untuk mendefinisikan kembali fungsi dan peran partai politik dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya kira dapat menjadi kerangka dasar bagaimana seharusnya partai politik mengambil peran sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila.

“Intinya adalah bagaimana kita bersama-sama berupaya membangun kesadaran politik masyarakat. Membuat masyarakat mengetahui hak dan kewajiban politiknya sebagai warga Negara. Tujuan utama pendidikan politik di antaranya adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri La Ode Ahmad selaku narasumber sosialisasi dalam paparannya menyampaikan apresiasi kegiatan yang digelar Pemkab Blitar ini. Menurut dua,  kegiatan sosialisasi pemilu ini sangat komunikatif dan mudah dipahami masyarakat. 

Acara dikemas dalam bentuk pesta rakyat dengan hiburan guyon maton menghadirkan bintang tamu Cak Precil untuk menciptakan suasana yang menggembirakan menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

La Ode mengatakan bahwa perlunya upaya mengawal kualitas Pemilu mulai dari jajaran penyelenggara, pemerintah dan pemerintah daerah, ormas, partai politik, media massa, dan seluruh elemen masyarakat lainnya.
"Karena pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses penguatan kehidupan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan terlembaga," ujar La Ode.

Dikatakannya, pemilu kali ini merupakan beban berat penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP yang menjadi konsekuensi logis dalam menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019.

“Oleh sebab itu, forum ini sangat bagus terutama karena secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 434 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi demi kelancaran penyelenggaraan pemilu,” tegasnya.

La Ode berpesan pada akhir paparannya bahwa pilihan boleh beda namun persatuan dan kesatuan bangsa adalah yang utama. 

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top