Langgar Aturan Pemasangan, Ratusan APK di Kota Blitar Digaruk Bawaslu

Bawaslu Kota Blitar tertibkan APK yang langgar aturan
Bawaslu Kota Blitar tertibkan APK yang langgar aturan

JATIMTIMES, BLITAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar menertibkan sekitar 293 Alat Peraga Kampanye (APK) partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 yang menyalahi aturan pemasangan APK.

Ratusan APK yang berhasil diamankan Bawaslu ini merupakan hasil penertiban di setiap kecamatan di Kota Blitar. 

Dari hasil penertiban, di Kecamatan Sananwetan Bawaslu berhasil menyita 200 APK dan stiker yang banyak dipasang di tiang listrik.

Kemudian Bawaslu Kota Blitar juga mengamankan sedikitnya 25 APK di Kecamatan Kepanjenkidul yang ditengarai melanggar aturan pemasangan APK. 

Terakhir, di Kecamatan Sukorejo Bawaslu Kota Blitar menertibkan 64 APK.

Jenis-jenis pelanggaran pemasangan APK, bisa meliputi lokasi penempatan APK dan pemasangan yang salah, misalnya APK yang dipasang dengan cara dipaku di pohon, ini tidak diperbolehkan.

"Hasil penertiban hari ini, yang di Kecamatan Kepanjenkidul itu ada 25, Sukorejo ada 80 masih tersisa 16 titik dilanjutkan besuk. Untuk yang Sananwetan ada 200 gabungan APK dan BK," jelas Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko, Rabu (13/03/2019).

Dia mempersilakan setiap partai politik peserta pemilu di Kota Blitar yang APK miliknya ditertibkan Bawaslu Kota Blitar, untuk mengambil APK nya di kantor Bawaslu Kota Blitar.

Bambang juga memastikan, setiap akan dilakukan penertiban, pihaknya telah terlebih dahulu berkoodinasi kepada setiap parpol perihal itu. 

Pihaknya juga mengkonfirmasi dan mempersilakan setiap partai politik yang APK nya diduga melanggar pemasangan APK, untuk ditertibkan secara mandiri. 

Hanya saja, jika disaat hari dilakukannnya penertiban APK masih tetap diketemukan belum ditertibkan, otomatis akan ditertibkan sendiri oleh Bawaslu Kota Blitar.

"Ini menjadi catatan kami di setiap tahapan kampanye. Apa-apa saja yang memang ternyata ada kendala, dan kendalanya ada di komunikasi. Kendala ini adalah ketika itu sudah pernah ada APK yang dipasang disitu dan ternyata ditertibkan, ini berarti daerah tersebut kan dilarang untuk dipasang APK," papar dia.

"Jadi karena di partai, selain surat peringatan kepada DPD atau DPC nya kan juga LO nya juga mengetahui, mungkin tidak disampaikan ke temen-temen caleg ini. Kemudian mungkin bisa pihak ketiga dari temen-temen caleg yang masang tidak dikasih tahu," ulasnya.

Sebelumnya, Bambang telah memperkirakan intensitas pemasangan APK semakin marak, utamanya menjelang hari pemungutan suara nanti 17 April 2019. Dengan catatan, pemasangan APK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Nggak apa-apa karena ini bagian dari demokrasi. Asalkan semuanya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandasnya.(*)

Pewarta : Aunur Rofiq
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Blitar TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top