Menangkan Sengketa Tanah, PN Banyuwangi Gantung Pelaksanaan Eksekusi

Pengacara Dewi Anjarwati, Dudy Sucahyo, menunjukkan berkas putusan Pengadilan pertama hingga kasasi
Pengacara Dewi Anjarwati, Dudy Sucahyo, menunjukkan berkas putusan Pengadilan pertama hingga kasasi

JATIMTIMES, BANYUWANGI – Putusan Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan Dewi Anjarwati, (56), warga Dusun Krajan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat dalam kasus sengketa tanah dengan nomor perkara nomor perkara 103/pdt.G/2009/PN.Bwi. Kendati demikian, belum dilakukan ekseskusi terhadap perkara ini.

Di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi, Dewi Anjarwati selaku penggugat memenangkan kasus perdata ini. Majelis Hakim menyatakan penguasaan rumah dan tanah sengketa oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Untuk itu, Pengadilan menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah sengketa dari segala hak milik mereka dan menyerahkan kepada penggugat tanpa beban apapun.

Atas putusan tersebut, pihak tergugat, Amaniyah dan Nur Imama kemudian melakukan upaya banding. Pengadilan Tinggi (PT) menolak permohonan banding dari para tergugat dan menguatkan putusan PN Banyuwangi tanggal 18 Maret 2010 nomor 103/Pdt.G/2009/PN.Bwi.  Kalah di tingkat banding, Amaniyah dan Nur Imama melakukan kasasi. Upaya hukum ini juga kandas. MA menolak permohonan kasasi.

Karena sudah menang di tingkat Kasasi, Dewi Anjarwati mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Banyuwangi. Namun permohonan eksekusi objek sengketa yang telah diajukan beberapa kali tidak bisa terlaksana. “Kami masih belum tahu kenapa belum dilakukan eksekusi,” kata Dewi Anjarwati melalui Pengacaranya, Dudy Sucahyo, Kamis (14/3/19).

Dudy Sucahyo mengatakan, dia sudah mengajukan permohonan eksekusi atas objek sengketa yang dimenangkan kliennya kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tahun 2011. Namun permohonan tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Padahal, lanjutnya, isi putusan mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga Kasasi dimenangkan kliennya. Bahkan putusan perlawanan juga dimenangkan kliennya. “Semua isi putusan sudah jelas, tapi kenapa permohonan eksekusi masih belum dilakukan. "Kami ingin meminta keadilan dan kepastian hukum,” ungkapnya.

Adapun mengenai kepastian objek eksekusi, pihaknya telah berkirim surat kepada Badan Pertanahan Banyuwangi atas objek sengketa. “Isi surat dari Kepala Pertanahan sudah jelas dan benar objek sengketa yang hendak di eksekusi,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Banyuwangi, Heru Setiyadi mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan eksekusi dari pihak Dudy Sucahyo selaku penasehat hukum Dewi Anjarwati. Pengadilan Negeri Banyuwangi juga sudah membalas surat tersebut tertanggal 30 Januari 2019.

Dalam surat balasan itu, pihak PN Banyuwangi telah melakukan penelitian atau pengecekan terhadap objek sengketa. Dalam  berita acara pencocokan objek sengketa tertanggal 24 Oktober 2014, tanah persil nomor 114 yang dalam perkara gugatan terdiri dari beberapa bidang tanah dan letaknya berjauhan dengan objek yang menjadi sengketa tanah persil nomor 117 Desa Dadapan. Tanah sengketa berupa tanah persil nomor 117 petok nomor 319, luas 130 meter persegi atas nama Djaelani Amaneyah. Di mana di atas tanah objek sengketa ada satu bangunan rumah permanen ditempati oleh Nur Imama.

Berita acara klarifikasi tertanggal 18 Januari 2016, PN Banyuwangi menunggu hasil laporan dari Kantor Pertanahan Banyuwangi untuk melakukan pra eksekusi karena ada keragu-raguan mengenai masalah sertifikat hak milik nomor 228 tentang tanggal hibah dan tanggal dilaksanakannya sama yakni tanggal 16 Juni 1984, dan di dalam sertifikat hak milik tersebut asal muasal tanah yang awalnya ada tulisan jual beli kemudian diganti menjadi hibah.

Surat dari kepala kantor pertanahan Banyuwangi tertanggal 24 Nopember 2016 nomor 1704/600/1.135.10/XI/2016 perihal penjelasan sertifikat hak milik atas nama Cholis Bin Basuni yang pada pokoknya, bahwa berdasarkan catatan pada buku tanah kantor pertanahan SHM nomor 228/ Dadapan tercatat atas nama Cholis Bin Basuni luas 700 meter persegi yang diperoleh berdasarkan akta hibah tanggal 12 Desember 1981.

Bahwa berdasarkan data warkah surat keterangan Kepala Desa Dadapan tanggal 1 Maret 1982 yang diketahui oleh Camat Kabat, bahwa lokasi tanah objek dimaksud berada di persil 114. “Jadi berdasarkan hasil kajian, maka permohonan eksekusi belum dapat dilaksanakan karena masih dalam penelitian dan pengkajian guna menghindari kesalahan objek eksekusi,” ujar Heru.

Dia menegaskan, Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak mempersulit pelaksanaan permohonan eksekusi. Pasalnya, beberapa perkara yang sudah inkrah dan objeknya benar dan tidak ada keragu-raguan langsung bisa dilaksanakan eksekusi. “Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan obyek eksekusi,” ungkapnya.

Pewarta : Muhammad Hujaini
Editor : A Yahya
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Banyuwangi TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top