Pengadaan Foto Presiden dan Pahlawan Nasional Disorot, Dinas Pendidikan: Itu Sifatnya Imbauan, Tidak Ada Paksaan

Kepala Disdik Kabupaten Malang M. Hidayat (dok MalangTIMES)
Kepala Disdik Kabupaten Malang M. Hidayat (dok MalangTIMES)

JATIMTIMES, MALANG – Banyaknya isu miring yang mengarah kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, khususnya kepada Kepala Disdik M. Hidayat atau Dayat, membuat orang nomor satu di OPD pendidikan itu angkat bicara. Salah satunya adalah terkait pengadaan foto presiden, wakil presiden, dan foto pahlawan nasional di seluruh sekolah di Kabupaten Malang.

Pengadaan tersebut, dari berbagai informasi, berkembang liar dan akhirnya mengarah kepada Dayat yang diduga mengambil kebijakan sepihak serta terkesan melakukan monopoli dan memaksa seluruh sekolah untuk membeli berbagai foto tersebut. Bahkan, isu tersebut sampai pada pihak Inspektorat kabupaten Malang. Seperti yang disampaikan oleh Dayat kepada MalangTIMES.

 "Iya kami diundang untuk menjelaskan hal tersebut. Saya sampaikan bahwa tidak benar ada pemaksaan, apalagi monopoli, dalam pengadaan itu," kata Dayat, Jumat (15/03/2019).

Dayat menegaskan, dirinya selaku kepala dinas tidak pernah melakukan hal tersebut. Tapi, memang pihaknya memberikan imbauan terkait hal tersebut kepada rayon-rayon sekolah di wilayahnya.

"Tapi hanya sebatas imbauan. Hal ini karena adanya surat Kementerian apendidikan terkait pendidikan karakter. Kami tindak lanjuti dengan imbauan. Ini pun kami tegaskan kepada pihak sekolahan dalam pengadaan foto-foto tersebut," ujarnya.

Ada tiga penegasan yang disampaikan kepada seluruh sekolah terkait pengadaan foto presiden, wapres dan foto pahlawan nasional. Pertama, pengadaan foto wajib sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua tidak ada paksaan, serta ketiga tidak memberatkan lembaga sekolah atau wali murid.

"Ini yang saya tegaskan. Tiba-tiba ada tuduhan saya memaksa dan memonopoli pengadaan foto. Ini fitnah dan kabar bohong kepada saya yang disebar dengan tidak bertanggungjawab," tegas Dayat.

Adanya surat Kementerian Pendidikan terkait pendidikam karakter tersebut didasarkan dari beberapa peninjauan di sekolahan sekaligus melakukan pertanyaan kepada siswa mengenai para pahlawan nasional. Banyak siswa yang tidak mengetahuinya. Hal ini yang membuat Disdik Kabupaten Malang mengeluarkan surat edaran terkait imbauan pengadaan foto presiden, wapres sampai para pahlawan nasional di lembaga pendidikan.

Klarifikasi Dayat atas persoalan tersebut dipicu  beberapa tuduhan secacra pribadi kepada dirinya. Dia diduga melakukan pemaksaan kepada ribuan sekolahan untuk pengadaan foto tersebut. Dan, pengadaan tersebut dimonopoli oleh salah satu rekanan Disdik atas perintah Dayat.

"Ini yang membuat saya menjelaskan duduk persoalannya. Biar semua terbuka dan benar sesuai kondisi yang ada. Saya tegaskan tidak ada itu. Semua itu fitnah kepada saya. Seperti adanya tarikan uang jutaan tiap bulan oleh saya ke seluruh sekolahan," ujar Dayat yang juga menegaskan bila memang ada bukti kuat untuk itu, dirinya siap untuk melepas jabatannya dan bersiap menghadapi hukum.

Persoalan pengadaan foto tersebut cukup ramai jadi pembicaraan di kalangan sekolah. Sampai pihak DPRD Kabupaten Malang pun ikut angkat bicara. Misalnnya Didik Gatot Subroto, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang. Dia menyatakan bahwa ada tidaknya surat edaran terkait foto tersebut seharusnya sudah menjadi kebutuhan atau kewajiban lembaga untuk memasang dan melakukan pengadaan.

"Jadi, itu sudah kewajiban sekolahan. Tapi kalau memang benar ada paksaan, ini yang tidak boleh. Apalagi ada monopoli dari rekanan Disdik. Ini yang tidak benar," ucap Didik.

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]jatimtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]jatimtimes.com | marketing[at]jatimtimes.com
Top