(tengah dari kiri) Wawan Sujatmiko dari Transparency International Indonesia (TII) dan Pansel Calon Pimpinan KPK, Hendardi SH. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)

(tengah dari kiri) Wawan Sujatmiko dari Transparency International Indonesia (TII) dan Pansel Calon Pimpinan KPK, Hendardi SH. (Foto: Imarotul Izzah/MalangTIMES)



Kinerja KPK tahun 2015-2019 dalam sektor penindakan cukup baik dilihat dari jumlah OTT, asset recovery, pengenaan korporasi sebagai tersangka, namun masih minim pencabutan hak politik. 

Selain itu, sektor pencegahan juga belum maksimal.

Hal ini dinyatakan Wawan Sujatmiko dari Transparency International Indonesia (TII) saat memberikan materi dalam diskusi publik dengan tema "Menjaring Calon Pimpinan KPK yang Kompeten dan berintegritas dari Daerah Melalui Sosialisasi Seleksi Calon Pimpinan KPK" di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Rabu (19/6).

"Berbeda dengan penindakan, sektor pencegahan masih belum maksimal digarap KPK. Selain itu, penyerapan anggaran juga dinilai belum maksimal," katanya.

Salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK, Hendardi SH membenarkan memang tak sedikit OTT yang telah dilakukan saat KPK. Meski begitu, para koruptor seakan tak pernah jera.

Nah, ke depan KPK diharapkan lebih mampu membangun sikap anti korupsi dengan memprioritaskan pada proses pencegahan di segala bidang.

"Sejalan dengan semangat Bapak Presiden, ke depan KPK diharapkan mampu berperan membangun sikap anti korupsi melalui upaya pencegahan," ujarnya.

Meski upaya pencegahan dirasa sangat penting, namun dikatakannya OTT harus tetap dijalankan.

"Tetap harus dijalankan selain melakukan pencegahan. Calon pimpinan KPK nanti juga harus berkompeten," paparnya.

Nah, terkait proses seleksi calon pimpinan KPK, Hendardi mengaku peran para akademisi sangat penting dalam menghadirkan pimpinan KPK yang memiliki komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi.

"Kami datang ke berbagai kota dan kampus, seperti kota Malang, kota Surabaya, dan Padang untuk melakukan sosialisi seleksi ini," ungkapnya.

Alasannya, daerah-daerah di Indonesia sangat penting dalam proses seleksi pimpinan KPK, untuk mewujudkan pimpinan KPK yang berintegritas.

"Besar harapan tokoh-tokoh daerah yang kompeten dan berintegritas untuk maju sebagai calon Pimpinan KPK," ungkapnya.

Seperti di Kota Malang, banyak aktivis-aktivis anti korupsi yang lahir dan terus berkomitmen untuk membangun gerakan anti korupsi. Tentunya peran mereka sangat diharapkan dalam proses seleksi pimpinan KPK.

Diketahui, pansel bakal blusukan ke delapan provinsi di Indonesia. 

Di sejumlah provinsi tersebut, pansel membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat menjadi calon pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023.

Hingga tiga hari ini, sejak dibuka pendaftaran calon pimpinan KPK, sudah ada 11 kandidat yang berminat dari Kota Malang.

Persyaratan untuk menjadi calon pimpinan KPK diatur dalam Pasal 29 Undang-undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, calon pimpinan KPK harus Warga Negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sehat jasmani dan rohani.

Syarat selanjutnya, yakni harus berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

Untuk usia, ketentuannya calon pimpinan berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan.


End of content

No more pages to load