Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji (kiri) bersama Camat Kepanjen Abai Saleh

Kepala DPMD Kabupaten Malang Suwadji (kiri) bersama Camat Kepanjen Abai Saleh


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Geliat BUMDesa di Kabupaten Malang terus membesar. 

Baik secara jumlah maupun jejaknya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Trend positif itulah yang membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), kerap melongok keberadaan BUMDesa di Kabupaten Malang.

Bahkan, juga memberikan berbagai apresiasinya kepada BUMDesa yang ada di Kabupaten Malang sebagai percontohan nasional. 

Sekaligus memberikan perhatian khusus dalam bentuk pendampingan dan bantuan setiap tahunnya ke BUMDesa potensial atau yang sedang bergerak dengan trend positif.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji, yang mengatakan perhatian pemerintah pusat memang terbilang intens ke BUMDesa yang ada di wilayahnya.

"Setiap tahun ada 10 BUMDesa yang dapat pendampingan pemerintah pusat. Ini karena BUMDesa kita memang dinilai potensial dan berkembang baik," ucap Suwadji, Minggu (06/10/2019).

Pendampingan pemerintah pusat melalui Kemendesa PDTT itu, sebagai apresiasi bagi para pengelola BUMDesa yang berjalan baik dan sehat.

Tentunya, dalam berbagai pendampingan itu, pusat juga memberikan berbagai bantuan untuk semakin menguatkan keberadaan BUMDesa. 

Baik berupa uang tunai untuk penambahan modal dan operasional sampai pada bantuan lainnya.

Di tahun 2019, pendampingan dan bantuan pemerintah pusat kepada BUMDesa yang pertumbuhannya selama hampir 2 tahun ini telah melahirkan 248 unit di 378 desa di Kabupaten.

Dimungkinkan bertambah untuk jumlah BUMDesa yang akan mendapat pendampingan pemerintah pusat.

"Benar, ada sekitar 14 BUMDesa yang nantinya mendapat pendampingan khusus dari Kementerian. Ini tentunya menggembirakan karena ada kenaikan jumlah unit yang akan didampingi dari tahun lalu yang sejumlah 10 per tahun," ujar Suwadji.

14 BUMDesa itu sudah diusulkan ke pemerintah dan tinggal menunggu penetapannya. 

"Sudah kita usulkan agar dapat pendampingan. Insya Allah bisa terdampingi," imbuhnya yang juga menjelaskan, DPMD Kabupaten Malang juga masih akan menjaring calon BUMDesa yang akan mendapatkan pendampingan. 

Yakni sejumlah 75 unit yang ada atau rintisan melalui bimbingan teknis pendampingan terlebih dahulu.

Terkait, masih belum seluruh desa memiliki BUMDesa, Suwadji menyampaikan juga, pihaknya memang tak bisa serta merta mendorong secara sepihak agar pemerintah desa mendirikannya.

Hal ini dikarenakan, mendirikan BUMDesa harus berangkat dari identifikasi dan adanya potensi di desa.

"Jadi tidak asal ada tapi tak berjalan. Sehingga menjadi beban pemerintah desa nantinya, padahal BUMDesa diproyeksikan untuk menjadi pengungkit perekonomian warga untuk menuju taraf kesejahteraan yang lebih baik," urainya.

Maka, proses identifikasi, potensi, rencana pengembangan dan manajemen perlu dirumuskan terlebih dahulu boleh seluruh elemen pemangku kepentingan di tingkat desa.

Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Didik Budi Muljono. 

Dimana, Didik Budi mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang yang sejahtera butuh keterlibatan langsung seluruh elemen yang ada.

"Begitu pula dalam mendirikan BUMDesa. Karena kekuatan ekonomi masyarakat harus dirumuskan dan dibangun oleh masyarakat setempat terlebih dahulu. Pemerintah telah memberi ruang lewat BUMDesa," ucap Didik Budi.
 

 


End of content

No more pages to load