Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)



Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Wajib Pajak atau Wajib Pungut masih terus digalakkan. Apalagi, indikasi terkena dampak tindak pidana korupsi dalam hal pelayanan cukup tinggi.

Karenanya, upaya pencegahan korupsi dan peningkatan pajak daerah itu salah satunya dengan menerapkan pelayanan berbasis online sistem. Hal itu dinilai akan mempermudah proses pelaporan pajak bagi pengelola usaha melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Namun, untuk penerapan tersebut Wali Kota Malang Sutiaji meminta pihak BP2D untuk menertibkan pengelola usaha di Kota Malang. Mengingat, prosesnya yang juga akan terkoneksi dengan sistem perizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.

"Saya perintahkan kepada BP2D untuk menertibkan dulu. Jangan kita mungut usaha yang usahanya itu belum punya izin. Kita pastikan izin semua dulu," ujarnya ditemui usai menghadiri Sosialisasi/FGD Program Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Pajak Daerah Melalui Online Sistem Pemerintah Kota Malang Bekerjasama dengan KORSUPGAH-KPK RI yang digelar BP2D, Rabu (9/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan, angka pajak perhotelan lebih rendah dibandingkan pajak restaurant. Padahal, Kota Malang menjadi jujugan wisata yang mayoritas tempat penginapannya diisi oleh wisatawan luar daerah dan manca negara.

Bukan tidak mungkin, masih ada pengelola usaha yang memiliki dua pembukuan. Sehingga tidak membayarkan secara maksimal nilai pajak yang harus masuk ke khas daerah. "Nah, dari online sistem ini nanti kita lihat, karena ini juga bukan satu-satunya yang bisa mengantisipasi itu. Dan kita butuh komitmen bersama, kalau kita lihat ada yang melakukan itu ya berati mereka melakukan penggelapan," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Aji ini berharap, melalui penerapan online sistem pelaporan pajak bisa meniru beberapa daerah lain. Salah satunya di Bali, yang telah menerapkannya dan semua WP bisa terkoneksi semuanya dan terdeteksi dengan detail.

"Contoh seperti di Bali itu, mulai provinsi sudah punya database WP. Karena semuanya terkoneksi, jadi kita harapkan itu juga bisa dilakukan di Kota Malang," pungkasnya.


End of content

No more pages to load